Breaking News:

Soal Ratusan Kendaraan Dinas Pemkot Lubuklinggau Masih Menunggak Pajak, Ini Kata BPKAD Lubuklinggau

Ratusan kendaraan dinas Pemkot Lubuklinggau menunggak pajak. Menurut kabar, rata-rata yang menunggak itu di atas lima tahun.

Editor: Refly Permana
tribunsumsel/eko
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lubuklinggau, Zulfikar. 

Penulis: Eko

SRIPOKU.COM,LUBUKLINGGAU - Ratusan kendaraan dinas Pemkot Lubuklinggau menunggak pajak.

"Sudah kami jemput bola rata-rata di atas lima tahun, sekarang sedang sinkronisasi karena ada yang lelang dan pinjam pakai," kata Kepala UPTB Bapenda Sumsel, Lubuklinggau, Addi Ramdoni, melalui Kepala Tata Usaha, Heriyanto beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lubuklinggau Zulfikar menyampaikan, masalah tunggakan pajak kembali kepada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

"Semua kendaraan dinas itu bayar pajaknya baliknya ke OPD masing-masing," kata Zulfikar.

Zul menyampaikan, bila tugas BPKAD Lubuklinggau hanya menyimpan bagian dokumennya saja, seperti menyimpan BPKB dan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

"Jadi tanggung jawab itu ada di OPD masing-masing, bukan BPKAD karena kita hanya dokumennya saja," paparnya.

Ia menyampaikan masalah banyaknya tunggakan ini sampai sejauh ini belum ada permohonan dari UPTB Samsat mengajukan surat atau permohonan menyampaikan jumlah kendaraan Pemkot yang menunggak.

"Sampai sejauh ini belum sampai di kita, jadi sekarang belum ada kita juga belum tahu berapa jumlahnya," paparnya.

Kemudian, terkait masalah anggaran bayar pajak itu sejak awal dikembalikan kepada OPD masing-masing, mulai dari operasional, pemeliharaan hingga pembayaran pajak kendaraan.

Menurutnya tidak ada alasan OPD tidak membayar pajak, bila yang jadi alasan surat dokumennya hilang bisa di urus kembali dan dibuatkan pernyataan sehingga bisa dilakukan penerbitan baru.

Bahkan bila ada kendaraan yang dikembalikan artinya kendaraan itu sudah tidak layak pakai lagi, dan OPD yang memakai kendaraan itu harus mengajukan untuk di lelang.

"Dalam waktu dekat ini pun kurang lebih 80 kendaran sekarang masih proses di KPN Lahat," ungkapnya.

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved