Breaking News:

Pengamat Kebijakan Publik Unsri Ini Ungkap Beberapa Hal Penyebab Pejabat Melakukan Tindakan Korupsi

Lembaga organisasi harus terus belajar, punya kemampuan belajar sehingga bisa menciptakan nilai yang bisa mendorong agar perilaku korupsi bisa ditekan

Penulis: Jati Purwanti | Editor: Sudarwan
dokumen pribadi
Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Husni Thamrin. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Perilaku koruptif di kalangan pejabat daerah kembali lagi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Baru-baru ini Bupati Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin dan beberapa pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (Unsri), Muhammad Husni Thamrin, menyebut penyebab pejabat birokrasi melakukan tindakan korupsi bisa didasari oleh beberapa hal sesuai dengan yang disebut dalam teori Fraud Diamond.

Tindakan korupsi bisa didasari oleh dorongan dari awal sejak ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau masuk ke sistem pemerintahan.

Hal ini pun akan memunculkan keinginan untuk melakukan bancakan anggaran di institusi yang dituju.

Faktor keadaan yang memungkinkan juga dapa membuat birokrat atau pejabat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan korupsi.

Baca juga: KPK Tetapkan Dodi Reza Alex Noerdin Tersangka Kasus Suap, Kata Pengamat: Sangat Tragis

Pola pikir dan etika pegawai juga memiliki andil besar untuk melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

"Kapasitas individu, lingkungan yang melingkupi pemerintahan itu, dan kapasitas pejabat itu sendiri juga berpengaruh terhadap keinginan untuk korupsi," ujarnya seperti dikutip dari YouTube Sripoku TV dalam dialog bertema Jerat Suap Nan Menggoda, Senin (18/10/2021).

Husni menyebut, kemungkinan yang membuat kepala daerah dan pejabat melakukan korupsi karena sistem pendeteksi yang cenderung lemah.

"Kenapa orang korupsi? Itu karena seseorang punya kapasitas untuk membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem, sehingga saat ini ada semacam balapan bagaimana sistem ini bisa mendeteksi segala jenis kejahatan itu," kata dia.

Menurut Husni, mendeteksi seseorang terutama pejabat yang melakukan penyelewengan memang tidak gampang karena diyakini kejahatan selalu lebih unggul dari sistem pendeteksi yang telah ada.

Baca juga: Alex Noerdin Tersangka Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Golkar Sumsel: Silahkan ke PH

"Selalu ada hal-hal baru dari kreativitas manusia. Tidak mungkin balapan antara sistem dan kejahatan," jelasnya.

Husni menerangkan, salah satu upaya untuk meminimalisasi korupsi dalam sebuah lembaga pun tidak selalu dilakukan melalui sistem formal.

Setiap lembaga pemerintahan diharapkan bisa terus melakukan pembaruan lewat sistem belajar yang tiada henti.

"Lembaga atau  organisasi harus terus belajar, punya kemampuan belajar sehingga bisa menciptakan nilai yang bisa mendorong agar perilaku korupsi bisa ditekan," kata Husni.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved