Breaking News:

Kegiatan Illegal Driling Melanggar Hukum, HD: Melalui CSR Pekerja Sumur Dialihkan Menjadi Petani

Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya menghimbau kepada masyarakat

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/Humas Polda Sumsel
Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, Gubernur Sumsel H Herman Deru, Pangdam II/Srwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji, Kajati, dan Ketua Bidang Energi Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) berfoto bersama, usai pembukaan rapat koordinasi penanganan aktivitas pengeboran liar Sumur minyak bumi oleh masyarakat provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (19/10/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --  Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru (HD) melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pengeboran minyak yang di lakukan secara illegal, karena melanggar hukum.

Demikian upaya penanganan terhadap illegal driling yakni, pembentukan Satgas, maklumat bersama TNI-Polri, termasuk membangun storage minyak bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Lebih lagi pihak pemerintah juga melakukan pengalihan pekerjaan atau CSR program dengan alih kerja para pekerja sumur menjadi peternak atau petani.

"Karena yang dilakukan masyarakat kita memang untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari - hari dan yang mereka kelolah resmi tanah atau lahan milik mereka sendiri," kata Deru. 

“Upaya yang kita  dilakukan juga berupa mengedukasi masyarakat tentang mengelola sumur tua dan melakukan sosialisasi bahaya dan pelanggaran hukum illegal drilling, dan ini pentingnya regulasi atau pendelegasian kepada Pemda, telah menyita waktu penanganannya oleh rekan-rekan kita TNI dan Polri dilapangan," ujar Deru saat dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) penanganan aktivitas pengeboran liar Sumur minyak bumi oleh masyarakat provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (19/10/2021).

Kanan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji, dan Gubernur Sumsel H Herman Deru, saat dalam pembukaan rapat koordinasi penanganan aktivitas pengeboran liar Sumur minyak bumi oleh masyarakat provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (19/10/2021).
Kanan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji, dan Gubernur Sumsel H Herman Deru, saat dalam pembukaan rapat koordinasi penanganan aktivitas pengeboran liar Sumur minyak bumi oleh masyarakat provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (19/10/2021). (SRIPOKU.COM/Humas Polda Sumsel)

 Sementara itu, Ketua Bidang Energi Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) ini juga mengatakan, dalam penegakan hukum illegal drilling hendaknya dibarengi dengan solusi yang harus ambil.

Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat sekitar sumur minyak bumi dengan terkoordinir.

“Pemerintah daerah melalui BUMD akan melakukan pemberdayaan dalam mengelola sumur-sumur tua tersebut, karena tidak boleh asal-asalan saja dalam mengelolanya,” kata dia.

Pihaknya berharap diskusi yang dilakukan bisa menelurkan pointer - pointer pikiran yang nantinya akan dibawa oleh tim koordinasi revisi rancangan permen untuk dibawa ke pemerintah pusat.

“Kami bersyukur tidak sendiri karena mendapat support langsung dari Kapolda Sumsel ,Gubernur Sumsel, Kajati Sumsel, Pangdam II / Srwijaya  dalam penanganan illegal drilling ini,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved