JPU Kejati: Kalapas Perempuan Palembang Tidak Mengerti Hukum, Imbas Tak Izinkan Dwi Kridayani Keluar

Terdakwa Dwi Kridayani dihadirkan secara langsung ke persidangan, namun Lapas Perempuan Klas IIA Palembang enggan mengeluarkan terdakwa dari Lapas

Editor: adi kurniawan
Handout
Terdakwa Dwi Kridayani KSO PT Branstas Abipraya didampingi kuasa hukumnya saat jalani proses sidang online dari Lapas Perempuan Palembang, (Rabu 13/10/2021) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kembali jalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (13/10/2021).

Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan 3 orang saksi di hadapan majelis hakim dan 1 saksi melalui sambungan telekonfrensi.

Empat orang saksi tersebut yakni, Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Zainal Berlian, Sekertaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Lumasia, Proyek Manager PT Brantas Abipraya, Terdakwa Yudi Arminto, dan KSO PT Branstas Abipraya Dwi Kridayani.

Namun pada sidang kali ini seharusnya saksi terdakwa Dwi Kridayani dihadirkan secara langsung ke persidangan, namun pihak Lapas Perempuan Klas IIA Palembang enggan mengeluarkan terdakwa Dwi Kridayani dari lapas.

Hal tersebut dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, Naimullah SH MH saat diwawancarai awak media usai persidangan, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Sembari Tahan Sakit, Ini Ucapan Pelajar SD di Musi Rawas yang Masuk ICU Usai Berkelahi kepada Ibunya

Naim mengatakan pihaknya sudah mendatangi lapas perempuan Palembang untuk meminta izin pada pihak lapas agar dapat mengeluarkan terdakwa Dwi Kridayani, untuk kepentingan proses persidangan Masjid Raya Sriwijaya.

Hal tersebut juga sudah diperintahkan oleh majelis hakim untuk terdakwa dihadirkan secara langsung.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Namun menurutnya pihak Lapas Perempuan Klas IIA Palembang tidak memberikan izin.

"Kami tadi sudah datangi lapas wanita, namun tetap tidak diberi izin oleh pihak lapas perempuan."

"Dengan alasan ada surat edaran dari Kemenkumham," ujar Naim pada awak media.

Menurutnya, seharusnya pihak lapas Perempuan Kelas II A Palembang memahami kepentingan tersebut bukan sekedar kepentingan biasa, melainkan untuk proses persidangan.

Naim juga mengatakan bahwasanya Kalapas perempuan Kelas II A Palembang, Rini Budiati  mengatakan, sekalipun ada penetapan hakim pihaknya tetap tidak akan mengeluarkan terdakwa Dwi Kridayani dari lapas.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved