Breaking News:

Hakim Perintahkan Jaksa KPK Buka Blokir Rekening Milik Keluarga Juarsah Bupati Muara Enim Non Aktif

Terdakwa kasus gratifikasi di Dinas PUPR Muara Enim, Juarsah, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang

Editor: Refly Permana
sripoku.com/chairul nisyah
Terdakwa Juarsah saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Terdakwa kasus gratifikasi di Dinas PUPR Muara Enim, Juarsah, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Jumat (8/10/2021).

Sidang terhadap Bupati Muara Enim non aktif ini beragenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yang dibacakan dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sahlan Effendi SH MH, di Pengadilan Tipikor Palembang, Jum'at (8/10/2021).

Dalam sidang, JPU menuntut terdakwa Juarsah dengan tuntutan 5 Tahun, denda 300 juta, dengan Subsidair 6 bulan kurunga.

Dan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 4.017.000.000, yang mana jika dalam jangka 1 bulan tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 1 tahun penjara.

Atas tuntutan tersebut, Juarsah melalui kuasa hukumnya, meminta waktu untuk meyiapkan nota pembelaan (Pledoi) baik secara lisan dan tertulis.

Namun sebelum ditutupnya persidangan, Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk membuka enam rekening milik keluarga terdakwa Juarsah.

"Memerintahkan Jakas Penuntut Umum, untuk membuka blokir rekening milik keluarga terdakwa," ujar Hakim Ketua Sahlan Effendi.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan diantaranya, untuk membiyai keperluan sehari-hari, untuk membayar uang sekolah dan kuliah anak serta untuk membayar gaji asisten rumah tangga yang belerja dirumahnya.

Untuk diketahui, enam rekening yang dimaksud atas nama istri dan anak-anak, terdakwa Juarasah.

Dituntut 5 Tahun Penjara, Juarsah Bersikukuh Dirinya Tidak Terima Fee : tak Ada Bukti

Sementara itu dikonfirmasi pada JPU KPK Rikhi B Maghaz SH MH mengatakan atas penetapan majelis hakim tersebut pihaknya akan melakukan sesegera mungkin.

"Untuk penetapan dari majelis hakim agar membuka blokir rekening akan segera kita laksanakan. Tentubdengan sesuai prosedur perbankannya," ujar Rikhi

Disinggung mengenai berapa lama proses yang akan diperlukan untuk membuka blokir rekening tersebut, Rikhi mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan hal tersebut.

"Semuanya tergantung dari prosedur perbankan. Namun kita pastikan akan segera kita lakukan," ujarnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved