Breaking News:

Pelonggaran PPKM Pelaku Ekonomi Bahagia

PPKM diberlakukan dengan priode tertentu dan setelah habis masa pemberlakukan ternyata PPKM terus diperpanjang, termasuk saat ini PPKM kembali...

Editor: Bejoroy

Oleh: AMIDI
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan

Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah mengambil kebijakan untuk menerapkan Pember-lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

PPKM tersebut diberlakukan dengan priode tertentu dan setelah habis masa pemberlakukan ternyata PPKM terus diperpanjang, termasuk saat ini PPKM kembali diperpanjang, termasuklah PPKM di luar Jawa dan bali.

Pemerintah pun kini mengumumkan perpanjangan status PPKM di luar Jawa dan Bali.

PPKM di luar Jawa dan Bali diperpanjang selama 2 pekan, yakni mulai tanggal 7 September hingga 20 September 2021, Pemberlakukan perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali tersebut adalah terhadap beberapa Provinsi/Kabupaten, termasuk Kota Palembang,

Pemberlakukan PPKM terhadap Provinsi/Kabupaten di luar Jawa dan Bali tersebut sudah turun level, dari level 4 menjadi level 3, salah satunya Kota Palembang.

Status level PPKM Kota Palembang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (inmendagri) Nomor 41 Tahun 2021.

Di dalam intruksi tersebut, Kota Palembang kini menerapkann PPKM level 3. (detiknews, 10 September 2021).

Berdasarkan informasi yang dipublis dimedia massa bahwa kebijakan PPKM tersebut dapat me-nurunkan angka penularan alias angka positif virus corona.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Terlepas dari signifikansi atas penurunan tersebut, terlepas dari apakah kesadaran masyarakat sudah meningkat tajam, terlepas dari apakah petugas sudah semakin persuasif dan humanis, terlepas apakah informasi yang dipublis sudah memberi “keademan”, yang jelas memang terjadi penurunan.

Ekonomi Melambat.
Terlepas dari signifikan atas penurunan tersebut, yang jelas pemberlakukan PPKM berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan atau pelaku ekonomi suatu daerah yang diberlakukan atau yang dikenakan PPKM tersebut.

Dari awal kita maklumi kalau pemerintah berada pada posisi yang serba sulit.

Jika pemerintah fokus pada penangan kesehatan alias menekan penularan virus corona semata, perekonomian kalang kabut.

Jika pemerintah fokus pada penanganan ekonomi semata, kesehatan alias penularan virus corona makin parah.

Dengan kata lain jika pemerintah memperlakukan lockdown, maka bukan saja perekonomian yang menjadi korban, tetapi pemerintah harus menanggung biaya yang tidak kecil.

Selain harus mengeluarkan bantuan sosial, pemerintah harus membiayai kehidupan masyarakat selama priode lockdown.

Seperti yang dirilis HUKUM ONLINE.COM 2 April 2020 bahwa apabila pemerintah memberla-kukan karantina wilayah alias lockdown.

Selama dalam karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Sebetulnya bisa saja pemerintah membiayai kebutuhan hidup dasar rakyat pada wilayah yang di-berlakukan karantina tersebut, namun pemerintah juga harus mempertimbangkan perekonomian agar tetap berjalan.

Dengan demikian, maka kebijakan PPKM dan kebijakan serupa sebelumnya menjadi alternatif untuk menekan angka penularan virus corona.

Dengan pemberlakukan PPKM dan atau kebijakan yang serupa sebelumnya, ternyata tetap saja perekonomian terkoreksi alias terganggu, walaupun tidak separah jika diberlakukan lockdown.

Seperti pemberlakukan PPKM di Jawa dan Bali serta beberapa Provinsi/Kabupetan di negeri ini, termasuk di Kota Palembang, aktivitas ekonomi melambat.

Sebab, adanya pembatasan skala dan atau intensitas kegiatan ekonomi.

Rumah makan diperbolehkan buka hanya dengan melayani konsumen “makan bungkus” tidak boleh makan ditempat dan jam operasionalnya dibatasi.

Hotel boleh menerima konsumen yang akan menyewa ruangan.

Namun dibatasi kapasitas daya tampungnya. Begitu juga dengan unit kegiatan ekonomi lain.

Singkat kata, kegiatan ekonomi terganggu dan berdampak terhadap pendapatan mereka.

Bagi pelaku UMKM terlebih pedagang K-5, terkadang masih saja terjadi pelanggaran atas keten-tuan PPKM tersebut, karena mereka berorientasi pada pendapatan harian yang relatif kecil hanya untuk mencukupi kebutuhan makan harian mereka.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini:

Logo TikTok Sripoku.com

Terjadi trade-off, disatu sisi pemerintah ingin PPKM berjalan, disisi lain UMKM ingin kegiatan ekonomi mereka tidak dihalangi.Suatu kondisi kontradiksi!

Pelonggaran PPKM-Bahagia.
Setelah beberapa kali PPKM diperpanjang, sepertinya perpnajangan PPKM kali ini memberi warna yang berbeda, pelaku ekonomi termasuk UMKM merasakan kebahagian, karena ada pe-longgaran atas pemberlakukan PPKM tersebut.

PPKM kali ini sudah diturunkan levelnya, seperti Kota Palembang dari level 4 turun ke level3. Artinya ada kelonggaran pengetatan kegiatan ekonomi dari yang sebelumnya.

Mereka bahagia karena aktivitas ekonomi mereka sudah boleh dilaksanakan mendekati normal kembali.

Walaupun sebenarnya dilapangan sebelum PPKM turun level saja ada sebagian dari mereka yang tidak peduli dengan PPKM (melanggar ketentuan PPKM) yang penting mereka melakukan kegiatan ekonomi.

Namun, dengan adanya penurunan PPKM tersebut, sekali lagi mereka sudah bahagia.

Apalagi jika awal Oktober 2021 nanti sudah tidak ada lagi PPKM atau apapun namanya sudah tidak diberlakukan lagi, maka kabahagiaan itu semakin menggelora.

Ternyata kebahagiaan itu tidak hanya datangnya dari pelaku ekonomi, rakyat pada umum nya ikut merasakan bahagia, karena aktivitas keseharian mereka sudah bisa “bebas”.

Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Langkah yang Perlu diindahkan.
Di pihak pemerintah sebaiknya terus melakukan evaluasi secara menyeluruh semua kebijakan (PPKM dan lainnya) yang telah dijalankan, faktor efektivitas menjadi penting untuk diindahkan.

Kegiatan ekonomi harus tidak boleh terganggu apalagi terhenti, memang suatu hal yang sulit, na-mun kita harus bersama-sama berjuang demi berakhirnya pandemi ini.

Di pihak pelaku ekonomi, harus bisa memahami dan mensikapi kebijakan yang telah dijalankan pemerintah (PPKM dan lainnya) tersebut, kita harus piawai, harus kreatif, dan harus berpikir dinamis.

Protokol kesehatan harus tetap dijalankan, agar kegaiatan ekonomi tetap lancar.

Kegiatan yang mendatangkan atau mengumpulkan orang banyak yang dilarang tersebut bisa disi-asati dengan tehnis tertentu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Seperti salah satu Universitas dalam melaksanakan wisuda tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, disiasati dengan pelaksanaan wisuda beberapa hari.

Misalnya hari ini wisuda untuk fakultas “X”, besok wisuda untuk fakultas “z”, dan seterusnya, dengan demikian tidak terjadi kerumunan.

ilustrasi
Update 1 Oktober 2021. (https://covid19.go.id/)

Begitu juga dengan pelaksananaan resepsi pernikahan, dilaksanakan dengan sistem “datang – pu-lang”, tidak makan ditempat, melainkan “nasi kotak” dibawak pulang.

Intinya kegiatan sosial-keagamaan-kemasyarakatan jangan terhenti. Usahakan kegiatan tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Cara di atas baik untuk ditiru, selain kegiatan akademik tetap berjalan, selain kegaiatn resepsi te-tap berjalan, kegiatan ekonomi yang menyertainya pun ikut berjalan.

Catering makanan tetap berjalan, Hotel sebagai tempat wisuda atau gedung-gedung tempat resepsi tetap berjalan, dan beberapa kegiatan ekonomi lain yang menyertainya tetap berjalan.

Mengapa tidak?
Namun, pemerintah harus benar-benar membantu pelaku ekonomi menegakkan protokol kese-hatan tersebut.

Mungkin pemerintah perlu mengirim petugas secara intensif untuk membantu pelaku pada unit-unit atau pusat-pusat kegaiatan ekonomi, agar protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik .Selamat Berjuang!!!!!!

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved