Breaking News:

Agar Berkembang, Pemkab Banyuasin Dorong Dua Rumah Sakit dan 33 Puskesmas Jadi BLUD

Pemkab Banyuasin mendorong dua rumah sakit dan 33 Puskemas untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar bisa berinovasi dan berkembang

Penulis: AMALIA PURNAMA SARI | Editor: Azwir Ahmad
ho/sripoku.com
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Banyuasin Zazili Mustopa 

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Pemkab Banyuasin melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Banyuasin, mendorong dua rumah sakit pratama dan 33 puskesmas di Kabupaten Banyuasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini, agar bisa berinovasi untuk dapat berkembang tidak hanya dalam layanan umum saja.

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Banyuasin Zazili Mustopa menjelaskan, saat ini baru ada di RSUD Banyuasin yang sudah menjadi BLUD. Sisanya, dua rumah sakit pratama dan 33 puskesmas di Banyuasin masih dalam proses pelaksanaan. 

"Mendorong dua rumah sakit pratama dan 33 puskesmas ini menjadi BLUD, agar bisa berinovasi untuk bisa mengelola keuangan sendiri. Sehingga, tidak selalu bergantung dengan APBD. Dengan BLUD ini, bisa mengefesiensikan APBD," katanya, Selasa (28/9/2021).

Dua rumah sakit dan 33 puskesmas di Kabupaten Banyuasin yang nantinya sudah BLUD, tidak hanya bisa mengelola keuangan sendiri. Tetapi juga, nantinya bisa memajukan tempat tersebut. 

Dengan kata lain, dua rumah sakit dan 33 puskesmas yang ada, bisa melihat potensi yang ada di tempatnya untuk bisa dikelola agar bisa menjadi pemasukan keuangan di tempat tersebut. Adanya pemasukan yang diperoleh dengan memaksimalkan potensi yang ada, secara tidak langsung sudah bisa mengurangi penggunaan APBD.

"Misal di RSUD Banyuasin, memaksimalkan halaman dengan melakukan pengelolaan lahan parkir berbayar. Disini, bisa menjadi incumt bagi RSUD itu sendiri. Seperti ini yang kami dorong untuk dua puskesmas dan 33 puskesmas yang ada, agar bisa berinovasi," katanya. 

Memang, untuk menjadi BLUD harus melalui berbagai rangkaian, seperti kelayakan, surat pernyataan kesanggupan, kelembagaan, prosedur kerja akuntabilitas berbasis kinerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan SDM, rencana strategi yang ada di tempat tersebut. 

Nantinya, setelah mengikuti proses tersebut akan dinilai apakah layak atau tidak dinyatakan bisa menjadi BLUD. Bila dinyatakan layak, maka hasilnya akan dilaporkan ke Bupati dan dikeluarkan surat pengesahan di instansi tersebut untuk langsung melakukan BLUD. 

"Dengan BLUD ini, pelayanan bisa meningkat dan pastinya bisa menghemat anggaran daerah. Kami juga melakukan antisipasi bila kedepannya dalam pengelolaan keuangan terjadi penyimpangan. Jadi instasi harus memberikan laporan ke BPKAD setiap bulan dan juga akan dilakukan audit BPKP dan dewan pengawas," jelasnya. 

Nantinya, meski sudah berstatus BLUD, instansi tersebut akan tetap dalam pengawasan dari dinas terkait. Sehingga, layanan terbaik untuk masyarakat tetap bisa diberikan secara maksimal.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved