Breaking News:

Satu Data sebagai Langkah Awal

Aktivitas digital yang semakin tinggi dari hari ke hari, telah menciptakan data yang terus tumbuh pula setiap hari.

Editor: Bejoroy
SRIPOKU.COM/Istimewa
Rini Tri Hadiyati, S.ST, M.Si / Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 

Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini:

Logo TikTok Sripoku.com

Selain bertujuan menyatukan data yang tersebar dimana-mana menjadi satu data tunggal, SDI juga menunjukkan bahwa pemerintah akan semakin mengandalkan peran data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Data sudah menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan informasi yang benar dan benar-benar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Apa itu Satu Data Indonesia?
Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, meta-data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah melibatkan sejumlah instansi baik di tingkat pusat maupun daerah dengan uraian tugas yang rinci.

Mulai dari produsen data yang mencakup unit pada instansi pusat maupun daerah yang menghasilkan data, seperti: kementerian/lembaga serta perangkat daerah, baik untuk level provinsi maupun kabupaten/kota.

Walidata merupakan unit pada instansi pusat/daerah yang melaksanakan kegiatan pengum-pulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data.

Walidata dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:

Pembina data adalah instansi pusat/daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan data. Pembina data juga bertugas menentukan standar data dan metadata.

Pembina data mencakup tiga kementerian/lembaga, yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina data statistik, Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina data spasial dan Kementerian Keuangan sebagai Pembina data keuangan.

Pembina data sangat berperan untuk membuat data di berbagai instansi memiliki standar yang sama, sehingga dapat lebih mudah dimanfaatkan.

Harapan dengan lahirnya Satu Data Indonesia adalah diperoleh data yang lebih berkualitas, memenuhi kaidah yang telah ditentukan, memiliki standar data serta metadata yang dapat memudahkan pengguna.

Selain itu lahirnya Satu Data Indonesia akan menjadi jalan keluar terhadap data antarinstansi pemerintahan yang kontradiktif satu sama lain, sehingga perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tidak buang-buang waktu hanya untuk menentukan data mana yang akan digunakan.

Dengan demikian kebijakan yang diambil juga dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pandemi sebagai Momentum
Pandemi Covid-19 sejatinya menjadi momentum yang tepat untuk mempercepat terlaksana-nya program Satu Data Indonesia ini.

ilustrasi
Update 21 September 2021. (https://covid19.go.id/)

Pandemi telah membuktikan bahwa data merupakan elemen penting.

Telah kita lihat permasalahan data penerima bantuan sosial misalnya, menjadi hambatan yang cukup pelik dalam penanganan pandemi ini.

Dengan adanya Satu Data yang merujuk pada NIK sebagai referensi, tentunya berbagai data penerima bantuan sosial tidak saling tumpang tindih atau memiliki banyak versi sehingga bantuan sosial akan lebih tepat sasaran dan memudahkan distribusi penyalurannya.

Satu Data Barulah Awal
Membangun Satu Data Indonesia hanyalah sebuah awal. Sejumlah tugas masih menanti, ter-kait peningkatan kualitas data dan menjamin bahwa program SDI terus berkesinambungan ke depannya.

Tak kalah penting adalah apa yang akan dilakukan dengan data itu?

Jika sebuah bisnis mampu mengembangkan bisnisnya dan meraup cuan dengan menganalisis data konsumen, tentu ini juga berlaku bagi sebuah negara.

Dengan data, negara juga bisa menghasilkan kebijakan yang menguntungkan terutama bagi rakyat.

Data menjadi prasyarat untuk meraih kesejahteraan secara bersama-sama.

Rakyatpun dilibatkan dalam SDI, tidak hanya sebagai objek pembangunan semata, namun juga dapat memiliki andil untuk turut mengawal dan mengawasi pembangunan berdasarkan data yang lebih transparan, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan data publik bagi ma-syarakat.

Dengan SDI, diharapkan terbangun sebuah pemerintahan yang lebih partisipatif.

Tanggal 26 September merupakan Hari Statistik Nasional (HSN), hari yang bisa menjadi pengingat bahwa data adalah milik kita semua.

Bahwa ke depan semakin terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam Satu Data Indonesia.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved