Breaking News:

Berita Palembang

Sidang Perdana Tiga Terdakwa Korupsi Koperasi Unit Desa di Banyuasin, Negara Merugi 5 Miliar

"Jadi ada sekitar 210 data milik warga yang digunakan oleh ketiga terdakwa untuk mengajukan pinjaman di KUD, diduga fiktif,".

Editor: Refly Permana
sripoku.com/chairul nisyah
JPU Kejari Muba usai memberikan dakwaan terhadap tiga terdakwa korupsi KUD di Banyuasin. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sidang korupsi dana Koperasi Unit Desa di Banyuasin digelar dengan mendengarkan agenda dari JPU.

Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Selasa (21/9/2021).

Dalam perkara ini, Kejari Muba menetapkan tiga terdakwa, yakni Ketua KUD Buana periode 2012-2014 Safaruddin (50), Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan KUD Buana periode 2012-2015 Alis Gunawan (52), dan Ketua IV SDM KUD Buana periode 2012-2015 Bambang Tri Hasmoro (54).

Dalam dakwaannya, JPU Kejari Muba menyatakan ketiga terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang UU No. 31 tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dikonfirmasi pada JPU Kejari Muba, Chandra Irawan SH dan Reza Faisal SH, menjelaksan kronologi korupsi KUD di Banyuasin ini.

Dijelaskannya, jika dalam perkara ini ketiga terdakwa diduga telah melakukan manipulasi pada data pengajuan pinjaman di KUD.

"Jadi ada sekitar 210 data milik warga yang digunakan oleh ketiga terdakwa untuk mengajukan pinjaman di KUD.

Namun setelah pengajuan pinjaman tersebut cair, uang tersebut tidak diberikan kepada pemilik data, melainkan diambil oleh ketiga terdakwa," ujar JPU Kejari Muba, Chandra Irawan yang diwawancarai usai sidang, Selasa (21/9/2021).

Dugaan Korupsi Dana BOS di SMAN 13, Kubu Mantan Kepala Sekolah Beri Respon Atas Dakwaan Jaksa

Chandra juga menjelaskan bahwasanya pemilik data yang digunakan oleh ketiga terdakwa dalam pengajuan pinjaman di KUD tersebut tidak mengetahui jika data-data dirinya digunakan untuk kepentingan pengajuan pinjaman.

Dalam perkara ini, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, mencapai 5 miliar rupiah.

"Dari nilai tersebut, belum ada uang kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa," jelas JPU Kejari Muba.

Sementara itu, dikonfirmasi pada salah satubkuasa hukum terdakwa, pihaknya tidak mengajukan Eksepsi ataubnota keberatan atas dakwaan JPU yang dibacakan dalam persidangan tadi.

"Sementara ini kami tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum," ujar singkat kuasa hukum terdakwa.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved