Breaking News:

Berita Lubuklinggau

Tuntut Terdakwa Lelang Jabatan di Pemkab Muratara 2016 3 Tahun Penjara, Ini Kata Kejari Lubuklinggau

Sejumlah pertimbangan jaksa dari Kejari Lubuklinggau atas tuntutan penjara tiga tahun untuk terdakwa lelang jabatan di Pemkab Muratara 2016.

Editor: Refly Permana
tribunsumsel/eko
Penyidik Kejari Lubuklinggau saat meminta keterangan tambahan kepada tersangka Sudartoni (baju ungu) di Lapas Kelas II A Lubuklinggau. 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Kasus korupsi lelang jabatan di Pemkab Muratara tahun 2016 sudah memasuki masa penuntutan.

Dalam kasus korupsi yang menjerat Sudartoni selaku mantan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Muratara ini dituntut tiga tahun penjara oleh JPU Kejari Lubuklinggau.

Sidang tersebut dilaksanakan Senin (13/9/2021) kemarin secara virtual yang diketuai oleh hakim Abu Hanifa SH MH di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Kepala Kejari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, menyampaikan pertimbangan JPU Kejari Lubuklinggau menuntut Sudartoni tiga tahun penjara.

"Pertama, sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 201.650.000, terdakwa sopan dalam persidangan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," kata Yuriza, Selasa (14/9/2021).

Kemudian hal yang memberatkan terdakwa Sudartoni ini yakni perbuatan terdakwa ini menghambat program pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatan terdakwa telah merugikan kerugian negara.

"Jadi ada dua yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan malahan merugikan kerugian negara, padahal terdakwa merupakan pejabat negara," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam keterangan terdakwa Sudartoni sempat menyeret nama Syarif Hidayat jelang tuntutan JPU pada persidangan virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (6/9/2021) lalu.

Sidang Dugaan Korupsi Lelang Jabatan di Muratara, Sudartoni Dituntut Tiga Tahun Penjara dan Denda

Sudartoni menerangkan bahwa kegiatan lelang jabatan tersebut semuanya bersumber dari SK Bupati Musi Rawas Utara yang saat itu dijabat oleh Syarif Hidayat.

Dia menyebut anggaran kegiatan memang dicairkan juga berdasarkan SK Bupati Syarif Hidayat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved