Breaking News:

Berita Pagaralam

Harta Kekayaan Kepala Daerah Naik Selama Covid-19, Respon Walikota Pagaralam: Asal Tanggung Jawab

Harta kekayaan pejabat negara naik selama Covid-19. Hal ini berdasarkan data yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penulis: Wawan Septiawan | Editor: Refly Permana
SRIPOKU.COM/WAWAN SEPTIAWAN
Walikota Pagaralam Alpian Maskoni saat meninjau lokasi ruang isolasi di RSUD Besemah beberapa waktu yang lalu. 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Harta kekayaan pejabat negara naik selama Covid-19. Hal ini berdasarkan data yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyebut kenaikan mencapai 70,3 persen. 

Berdasarkan data yang diambil dari LHKPN, harta kekayaan Walikota Pagaralam terakhir yang tercatat, yaitu mencapai Rp8.553.178.1999 tercatat pada 31 Desember 2020.

Namun, untuk laporan hasil kekayaan tahun 2021 belum terdata.

Sedangkan berdasarkan data dari LHKPN, harta kekeyaan Wakil Walikota Pagaralan, M Fadli, yang tercatat berdasarjan data Desember 2020 yaitu sekitar Rp2 M lebih.

Menangapi hal ini, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan, bahwa penambahan harta pejabat atau kepala daerah masih dinilai wajar.

Pasalnya, banyak kepala daerah adalah pengusaha.

"Karena kepala daerah rata-rata besiknya adalah pengusaha. Yang penting bisa dipertanggung jawabkan soal kenaikan tersebut," ujarnya singkat.

Selama Pandemi Covid-19 Harta Kekayaan 70,3 Persen Pejabat Negara Rata-rata Bertambah Rp 1 Miliar

Dikutip dari Kompas, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

Pahala mengungkap, ada 58 persen menteri yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar.

Sementara, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar. Hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun.

Di sisi lain, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar. Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

Tak hanya di tingkat pusat, Komisi Antirasuah juga mencatat kenaikan harta kekayaan pejabat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved