Breaking News:

Berita Palembang

Diduga Melakukan Pungli Pembuatan Sertifikat, Seorang Kades di OKU Timur Dilaporkan Warga ke Kejati

Tujuan mereka, yakni bermaksud melaporkan dugaan pungli pembuatan sertifikat yang menurut mereka dilakukan oleh kades tempat mereka tinggal.

Editor: Refly Permana
sripoku.com/odi
Belasan pemuda asal salah satu desa di OKU Timur saat mendatangi Kejati Sumsel untuk melaporkan dugaan pungli di desa mereka, Selasa (7/9/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Belasan pemuda asal OKU Timur mendatangi Kejati Sumsel yang ada di Palembang, Selasa (7/9/2021).

Tujuan mereka, yakni bermaksud melaporkan dugaan pungli pembuatan sertifikat yang menurut mereka dilakukan oleh kades tempat mereka tinggal.

Para masa yang tergabung ke dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi Sumatera Selatan ini meminta kepada Kejati Sumsel untuk turun tangan melihat derita masyarakat yang kerap kali diminta sejumlah uang oleh oknum kades inisial BH saat akan membuat sertifikat tersebut.

Koordinator aksi, Dodi Hari Utama mengungkapkan sertifikat program PRONA adalah program yang diselenggarakan secara nasional oleh kantor Pertanahan/BPN yang semestinya tidak dikenakan biaya alias gratis.

Namun nyatanya, si oknum kades ini selalu meminta uang kepada masyarakat yang pada umumnya berekonomi menengah ke bawah. 

"Sangat miris kan, pembuatan sertifikat PRONA masih dikenakan biaya. Padahal pembuatan sertifikat PRONA ini kan ditanggung APBN," ujarnya. 

Dijelaskannya, kehadiran mereka ke Kejati Sumsel untuk meminta lembaga pengawas negara tersebut agar mengusut tuntas atas kasus pungli yang dilakukan oleh BH terkait pembuatan sertifikat PRONA sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999, Pasal 12.

"Kami meminta Kejati untuk memproses oknum kades ini. Warga sudah resah dipungut biaya terus. Setiap masyarakat pembuat PRONA dimintai uang Rp 500 ribu sampai Rp 3 juta," harap Dodi. 

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH MH, menerangkan pihaknya telah menerima laporan dari masa aksi.

Selanjutnya, Kejati Sumsel akan melihat dan menindak lanjuti sejauh mana laporan para warga di desa tersebut. 

"Kita terima aduan ini, selanjutnya kita menunggu laporan secara tertulis atas kasus dugaan pungli PRONA ini berikut dokumen serta buktinya.

Hal tersebut kita lakukan agar tak terjadi kesalahan di kemudian hari," ungkap Khaidirman.

Sementara itu, kades yang dimaksud oleh para warga itu ketika dikonfirmasi Sripoku.com via pesan singkat whatsaap Messenger tidak direspon.

Pertanyaan yang diajukan via pesan singkata hanya dibaca dan tidak dibalas.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved