Breaking News:

OPINI : Manajemen Hutang dan 'Radical Experiment'

Menurut Moss, sebaiknya pemerintah yang pada artikelnya disebut ‘Jakarta’ un¬¬tuk mengarisbawahi catatan buruk di masa krisis waktu lampau.

Editor: Welly Hadinata
IST
Isni Andriana 

Oleh: Isni Andriana, SE, M.Fin, PhD (Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya/UNSRI)

SRIPOKU.COM  - Baru-baru ini terbit pada Bloomberg Economics sebuah artikel yang ditulis Daniel Moss edisi 26 Agustus 2021 lalu dengan judul: Three Years of Living Dangerously with Indone¬si¬a’s Radical Experiment.

Pada artikel ini Daniel Moss mengimplikasikan bahwa terdapat be¬be¬rapa sinyal dari langkah-langkah darurat yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam wak¬tu dekat ini.

Menurut Moss, sebaiknya pemerintah yang pada artikelnya disebut ‘Jakarta’ un¬¬tuk mengarisbawahi catatan buruk di masa krisis waktu lampau.

Sehingga, jangan menja¬di¬kan kebijakan-kebijakan tersebut dijadikan kebiasaan yang berbahaya karena saat ini In¬do¬ne¬sia harus lebih berfokus pada kebijakan yang pro dengan pandemi.

Menurut Moss, beberapa ke¬bijakan yang ada saat ini menunjukkan ada sesuatu yang secara inheren tidak sesuai untuk hidup bersama Covid dan normalisasi setelah pandemi.

Sebetulnya kekhawatiran mengenai manajemen hutang bukan hal yang baru karena beberapa bu¬lan lalu tepatnya pada tanggal 22 Juni 2021, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) A-gung Firman Sampurna pada pidatonya di Rapat Paripurna DPR-RI sudah mengungkapkan ke¬khawatiran terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar hutang dan bunganya.

Me¬lihat rasio hutang yang meningkat, BPK memperingatkan pemerintah untuk mencermati re¬si¬ko fiskal dalam jangka panjang.

BPK menekankan pentingnya pemerintah untuk menjaga ke¬si¬nambungan fiskal. Peringatan ini disampaikan BPK berdasarkan hasil review terhadap analisis kesinambungan fis¬kal pemerintah yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020.

Ketua BPK mengungkapkan tren penambahan hutang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui per¬tumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara sehingga memunculkan ke¬khawatiran pemerintah tidak mampu untuk membayarnya. Terdapat indikator keretanan hutang tahun 2020 yang melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR).

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved