Fungsi Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Berkeadailan Restoratif di Mata Bastian Willy

keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana.

Editor: Refly Permana
dokumen pribadi
Bastian Willy, S.Sos selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Bapas Kelas II Lahat, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. 

Pemasyarakatan dewasa ini memiliki permasalahan yang kliasik, yaitu masalah over kapasitas yang terjadi di dalam Lapas, Rutan, maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per bulan Mei tahun 2021, jumlah penghuni Lapas, Rutan, dan LPKA saat ini adalah 265.721 orang, sementara kapasitas hunian hanya untuk 129.740 orang.

Artinya, terjadi kelebihan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau anak sebanyak 130.702 atau 95% dari kapasitas yang tersedia.

Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa di Indonesia, sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Seperti halnya pada penerapan keadilan restoratif bagi pelaku anak, peran pemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa juga perlu didorong untuk berkontribusi memberikan peningkatan pelayanan pemasyarakatan baik berupa layanan penelitian kemasyarakatan bagi tersangka dewasa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum yang lain.

Peran ini termaktub dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanan tugas pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Secara sederhana peranan pembimbing kemasyarakatan untuk menanggulangi permasalahan over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan melalui dua cara, yaitu pertama, Berusaha mengurangi jumlah anak didik pemasyarakatan yang masuk ke Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara meminimalisir anak berhadapan hukum, menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui proses diversi.

Kedua, Ikut serta dalam upaya mempercepat Warga Binaan dan anak didik keluar dari Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan cara memaksimalkan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan untuk menjalani hukuman di luar lapas. Hal ini membuat pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mengurangi overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan.

Kedepannya diharapkan penegakan hukum dalam sudut pandang keadilan restoratif dapat berjalan optimal dan  menjadi salah satu cara atau alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban yang pada akhirnya akan bermuara ke kepastian hukum yang ada bisa tercipta dan sesuai dengan keadilan di masyarakat.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved