Breaking News:

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri Tepat Waktu, HD Terima Penghargaan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 10 Provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan

Editor: adi kurniawan
Dok. Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima penghargaan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri 

SRIPOKU.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 10 Provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri secara tepat waktu. Sembilan Provinsi lainnya yaitu Jateng, DIY Yogyakarta, Lampung, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI, Banten, dan Kalsel.

Penghargaan diterima Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Gubernur lainnya. HD mengikuti secara virtual dari Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (31/8/2021) diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara Nasionai (RAKORWASDANAS) dan Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI.

"Penghargaan ini diberikan kepada 10 Provinsi di Indonesia yang dinilai tepat waktu dalam menindaklanjuti temuan-temuan apapun itu terkait aset, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya yang dilakukan Irjen Kemendagri"ujar HD

Menurut HD kedepannya harus dilakukan peningkatan kesejahteraan bagi jajaran. Karena awal mula kecurangan itu biasanya kecuali niat karena kebutuhan. Sehingga cara mengurangi itu meskipun tidak digeneralsir, kesejahteraan jajaran akan jadi perhatian khusus.

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian mengucapkan selamat kepala 10 daerah yang telah menyelesaikan secara tepat waktu pengawasan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri.

"Saya harap 10 daerah ini akan konsisten, tepat waktu di masa mendatang, dan sekaligus dapat menjadi contoh dan motivasi daerah lain untuk tepat waktu juga," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Ketua KPK RI, Firli Bahuri, menyampaikan tentang MCP sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., menyampaikan tentang MCP dalam bingkai pengawasan intern pemerintah.

Mendagri juga meresmikan Secara Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (Siwasiat).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved