Kontra Produktif, Tujuh Asosiasi UMKM Tolak 4 Ketentuan Dalam RUU KUP, Ajukan Empat Usulan Ini

Dinilai kontra produktif dan memberatkan, asosiasi UMKM menolak 4 ketentuan dalam RUU tentang KUP

Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM/Syahrul Hidayat
ilustrasi UMKM 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Sebanyak tujuh Asosiasi pengusaha tempat bernaung ribuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memprotes empat ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dirasa bakal menjadi beban UMKM ke depan.

Tujuh sosiasi UMKM yang menyatakan keberatan tersebut terdiri dari Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Usaha Mikro Kecil (UMK), Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), UMKIndonesia, Assosiation of the Indonesia Tourism and Travel Agencies (Asita), dan Komunitas UMKM Naik Kelas.

Dalam pernyataannya ketujuh asosiasi/komunitas tersebut mengajukan empat usulan antara lain, Pertama, dalam RUU KUP pemerintah berencana untuk menerapkan pajak penghasilan (PPh) minimum sebesar 1 persen dari peredaran bruto.

Maka, mereka mengusulkan ketentuan ini tidak diberlakukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dikatakan, pemerintah sebaiknya tetap berpedoman pada substansi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dengan perubahan tidak diberlakukan batas waktu bagi usaha mikro dan kecil misalnya 3 tahun sampai 7 tahun.

“Artinya selama statusnya masih usaha mikro dan kecil maka substansi yang terdapat pada PP 23/2018 tetap berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu,” kata Ketua Jusindo Sutrisno Iwantoni dalam Konferensi Pers, Selasa (31/8/2021).

Kedua, para UMKM meminta bahwa UMK tetap dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penjualan/omset bruto tahunan atau dengan alternatif pilihan dikenai PPh sesuai Pasal 31 E Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Dus, Sutrisno dan asosiasi/komunitas lainnya sangat keberatan apabila Pasal 31 E UU PPH akan dihapuskan dalam RUU KUP yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama parlemen.

Ketiga, bahwa pemerintah harus mempertegas usaha mikro dan kecil yang dimaksudkan dalam RUU KUP adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu erupa perorangan maupun badan usaha antara lain CV, Firma, Usaha Dagang, Perseroan Terbatas dan sejenisnya.

Menurut Sutrisno, mereka tetap meminta bahwa selama mereka berstatus usaha mikro dan kecil mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku, tidak dibatasi oleh waktu seperti saat ini yang hanya diberikan kelonggaran selama antara 3 tahun sampai 7 tahun.

“Sebab, Pada kenyataannya pembuatan laporan pajak itu harus terlebih dahulu dilakukan dengan membuat laporan keuangan harian. Usaha mikro dan kecil tidak mampu membayar gaji bagi tenaga yang memiliki skill di bidang keuangan,” ujar dia.

Keempat, Sutrisno mengatakan ketujuh asosiasi tidak setuju jika penyidik pajak diberi kewenangan penangkapan sebagaimana dalam RUU KUP. Hal ini sangat kontra produktif terhadap upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Dia katakan, semangat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, tetapi malah terancam oleh ketentuan pidana sehingga hal ini menjadikan UKM terdemotivasi.

“Kita justru memerlukan iklim usaha yang sehat yaitu menciptakan kenyamanan berusaha bukan dengan menciptakan ketakutan,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved