Berita Palembang

DP Dulu Rp 200 Ribu, Satu Sertifikat Kades Tanjung Bulan OKUT Minta Rp 1,5 Juta,Total 374 Sertifikat

"Kalau mau ikut program prona kami diminta siapkan uang 1,5 juta, bayar dp dulu Rp 200 ribu, nanti kalau sudah sertifikat jadi baru lunasi sisanya

Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM / Chairul Nisyah
Sidang kasus dugaan pungli atas terdakwa Agus Taufik di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (30/8/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meminta Down Payment (DP) kepada warga yang mau mengurus Program Nasional Agraria (Prona), Itulah cara yang dilakukan Kepala Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan untuk memungut uang dari warganya.

Tiap warga yang hendak mengurus Prona, diwajibkan untuk membayar DP sebesar Rp 200 ribu dari total Rp 1,5 juta yang diminta. 

Setelah sertifikat selesai, warga untuk membayar sisa uang yang belum dibayarkan. 

Hal ini diungkapkan saksi yang dihadirkan dalam persidangan dugaan pungli oleh Kades Desa Tanjung Bulan di Pengadilan Tipikor Palembang, Klas 1A Khusus Sumsel, Senin (30/8/2021).

Sidang digelar secara virtual diketuai oleh hakim Sahlan Efendi SH MH.

Dalam sidang kali ini JPU, Aci Jaya Saputra SH mengahdirkan tujuh orang saksi yang merupakan warga yang mengikuti program prona dari BPN Baturaja, Sumsel.

Dari keterangan warga yang dihadirkan sebagai saksi menyebutkan jika para warga diberitahu oleh Kepala Dusun jika ingin ikut prona, maka warga diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 juta rupiah untuk satu sertifikat.

"Kalau mau ikut program prona kami diminta siapkan uang 1,5 juta, bayar dp dulu Rp 200 ribu, nanti kalau sudah sertifikat jadi baru lunasi sisanya.

Itu Kadus yang menyampaikan ke kami ke pada warga, atas instruksi Kades Agus Taufik," ujar saksi Bagiyo pada majelis hakim.

Bagiyo juga mengatakan jika selama ini para warga tidak tahu kalau program prona tersebut gratis atau tidak di pungut biaya.

"Kami baru tau setelah diminta untuk jadi saksi dalam kasus ini saja pak hakim. Sebelumnya tidak tau," ujar saksi Bagiyo.

Sementara itu dikonfirmasi pada kuasa hukum terdakwa Agus Taufik, Romaita SH dan Azriyanti SH dari Posbakum PN Palembang mengatakan jika benar, saksi-saksi yang dihadirkan telah menyerahkan uang sebesar RP 1,5 juta.

"Memang saksi-saksi tadi sudah menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 juta, untuk satu sertifikat. Tapi uang tersebut diserahkan pada Kadus, bukan ke terdakwa Agus Taufik selaku Kades.

Namum memang pada sidang sebelumnya, ada saksi yang mengatakan jika pihaknya menyerahkan uang sebesar 1,5 juta langsung pada terdakwa Agus Taufik," ujar Romaita yang diwawancara usai persidangan.

Dalam dakwaa JPU, diketahui bahwa terdakwa Agus Taufik (54) selaku Kepala Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode tahun 2015-2021, pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, bertempat di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah melakukan tindakan penyalagunaan kekuasaan, dan memaksa seseorang untuk membayar sejumlah uang demi kepentingan diri sendiri.

Terdakwa Agus Taufik selaku Kepala Desa di Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, memerintahkan para Kepala Dusun menyampaikan pada warga yang ingin ikut program Prona untuk menyiapkan uang sebesar 1,5 juta rupiah.

Uang tersebut dimaksudkan untuk mengurus proses prona itu sendiri.
Yang mana seharunya prona yang dimaksudkan gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Untuk diketahui dalam kasus ini setidaknya ada sekitar 374 sertifikat warga yang ikut program prona dari BPN Baturaja, melalui Kades Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdakwa Agus Taufik.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved