Breaking News:

Ketua DPRD Sumsel Dukung Wacana Pembelajaran Tatap Muka, Bukan Vaksinasi Tapi Ini Syaratnya

Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, mendukung rencana pembelajaran tatap muka, namun pelaksanaannya tetap haruslah dilakukan sesuai dengan Prokes

Editor: adi kurniawan
ho/sripoku.com
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) untuk daerah-daerah yang tidak memberlakukan PPKM Level 4, mendapat dukungan sejumlah pihak. 

Menurut Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, mendukung rencana pembelajaran tatap muka itu, namun pelaksanaannya tetap haruslah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes).

"Tidak semua daerah diberlakukan PPKM Level 4, bagi daerah yang ada di zona orange harus segera laksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Anita, Senin (23/8/2021). 

Dijelaskan politisi Golkar ini, dalam beberapa kali kesempatan turun ke sekolah-sekolah yang ada di Sumsel, dirinya melihat keseriusan pihak sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan pembelajaran tatap muka

Apalagi, harus diakui tugas dari seorang tenaga pendidik itu, tidak cuma memberikan ilmu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengajarkan budi pekerti, disiplin termasuk agar moral agamanya dapat tetap terjaga. Yang kesemuanya itu tidak bisa dilakukan melalui pembelajaran secara daring.

 "Para siswa juga pastilah ada semacam kerinduan untuk dapat bercengrama lagi dengan kawan-kawan mereka."

"Selain karena memang kendala selama ini terutama di daerah tidak semua siswa bisa mendapatkan sinyal yang bagus untuk belajar daring," ungkap Anita.

Meski begitu, Anita tak menampik semua kebijakan apakah akan diberlakukan pembelajaran tatap muka atau tetap daring tergantung hasil evaluasi pusat. Karena, sebagai masyarakat awam pastinya berharap agar PPKM ini tidak lagi diperpanjang karena ekonomi juga harus tetap bergerak. 

"Presiden Jokowi sendiri bahkan telah memberikan lampu hijau bagi daerah-daerah yang sudah memungkinkan untuk dilakukan PTM."

"Tapi syaratnya haruslah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bahkan kini tidak lagi 3M tapi sudah 5M," sebutnya.

Ditanya soal belum adanya pendistribusian vaksin dosis pertama khususnya di Sumsel, Anita menyebut pihaknya tidak akan tinggal diam.

Pihaknya akan mendorong baik melalui jalur kedinasan maupun jalur politik agar pusat kembali mendistribusikan vaksin yang harus diakui saat ini antusias masyarakat untuk di vaksin sangat tinggi. 

"Keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin yang tinggi ini harusnya kita support dengan ketersediaan vaksin."

"Bahkan, TNI dan Polri disini meminta langsung jatah vaksin ke masing-masing Mabesnya di pusat," pungkasnya

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved