Breaking News:

Jumlah Perizinan di DPMPTSP Susut Jadi 45 Perizinan, Sisanya lewat OSS

Untuk mempercepat iklim investasi ditengah kondisi pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo resmi melaunching mekanisme Online Single Submission (OSS). 

Penulis: Rahmaliyah | Editor: bodok
SRIPOKU.COM/Rahmaliyah
Walikota Palembang, H Harno Joyo bersama Kepala DPMPTSP Kota Palembang Ahmad Mustain saat membahas tentang layanan online single submission (OSS).  

Laporan Wartawan SRIPOKU.Com, Rahmaliyah

SRIPOKU. COM, PALEMBANG -- Untuk mempercepat iklim investasi ditengah kondisi pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo resmi melaunching mekanisme Online Single Submission (OSS)

Dimana mayoritas pengajuan izin usaha lebih banyak melalui OSS sehingga jumlah perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang menyusut jadi 45 jenis perizinan, dari total 97 perizinan yang dikeluarkan Pemkot Palembang, salah satunya izin usaha praktek dokter. 

Kepala DPMPTSP Kota Palembang, Ahmad Mustain, Rabu (11/8/2021) mengatakan, sejak dilaunching OSS ada perubahan sistem pelayanan perizinan.

Dimana melalui OSS prosesnya lebih praktis dan cepat.

Akan tetapi, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan pengawasan.

"Artinya, disini daerah harus bekerja lebih cepat. Misalnya, selama tiga hari SOP perizinan harus keluar dan kami harus memastikan izin yang akan dikeluarkan ini tidak masalah. Ketika kami tidak memberikan sanggahan otomatis izin yang masuk ke OSS ini akan keluar," jelasnya.

Peran Pemda adalah sebagai kontrol sosial agar izin usaha yang dibuat tidak memunculkan polemik sosial.

Perangkat pemerintah setempat minimal harus mengetahui bahwa akan ada usaha baru yang akan beroperasi disana. 

"Jangan sampai izin usaha sudah keluar ternyata tak diketahui oleh RT setempat. Begitu juga semisal ada yang bangun cafe dengan dilengkapi live musik sementara disampingnya adalah masjid maka tidak bisa serta merta izin langsung keluar, kami di daerah lah yang memastikan itu," katanya. 

Dengan menyusutnya jumlah jenis perizinan, SDM yang dimiliki oleh DPMPTSP juga akan dialihkan menjadi petugas lapangan untuk mengecek proses izin usaha sehingga percepatan izin usaha yang dimasukkan oleh masyarakat lewat OSS bisa diverifikasi.

"Seperti contoh kafe yang tadi saya ceritakan, sementara didekat lokasi yang sama ada cafe juga yang dibangun maka harus dikontrol. Sebab, kalau dilihat dari izin yang diberikan dalam OSS izin usaha cafe itu masuk kategori UMKM yang cenderung izin usaha lebih cepat keluar," tandasnya. (Yak) 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved