MULAI HARI INI, Denda Pajak Kendaraan Bermotor Ditiadakan hingga Desember 2021: Berlaku di Jabar

SRIPOKU.COM, BANDUNG--Mulai hari ini, Minggu (1/8/2021), Samsat Kabupaten Majalengka akan memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Program bernama Triple Untung Plus 2021 tersebut akan berakhir 24 Desember 2021.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) wilayah Kabupaten Majalengka, Dwi Yudhi Ginanto R, mengatakan, saat ini Pemprov Jabar menggulirkan kembali program Triple Untung Plus untuk pembebasan dan keringanan denda pajak bagi wajib pajak pemilik kendaraan bermotor.

"Program bernama Triple Untung Plus ini juga berlaku se-Jawa Barat," ujar Dwi Yudhi, Sabtu (31/1/2021).

Dwi Yudhi mengatakan, melalui program Tripel Untung plus 2021 tersebut, pihaknya akan memberikan tiga keuntungan bagi para wajib pajak.

Keuntungan yang pertama, yakni pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak kendaraannya tidak perlu membayarkan denda pajak, hanya pajak pokok.

"Namun pembebasan denda tidak berlaku untuk pembebasan pembayaran motor baru, ubah bentuk, lelang/eks-dump yang belum terdaftar, serta ganti mesin," ucapnya.

Keuntungan kedua, kata dia, yakni bebas pokok dan denda BBNKB II atau Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama kendaraan kedua dan seterusnya dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis.

Ketiga, bebas tarif progresif pokok tunggakan.

Keringanan ini dikhususkan untuk warga yang ingin mengajukan permohonan BBN-KB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) kepemilikan kedua dan seterusnya.

"Keuntungan lainnya pada program Tripel Untung plus 2021 ini. Yaitu, juga ada diskon PKB untuk WP yang tepat waktu dan diskon BBNKB I sebesar 2,5 persen," ujar dia.

Dwi Yudhi mengaku, bahwa melalui program Triple Untung Plus tahun lalu juga digulirkan dan terbukti membantu para wajib pajak yang sedikit banyak terdampak pandemi Covid-19.

Dwi Yudhi menambahkan, bahwa program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor dan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor.

Juga sekaligus, kata dia, guna menekan pertumbuhan kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PKB.