Dewan Ungkapkan 2 Stockpile Batubara di Kertapati Tak Miliki Amdal, Namun Sudah Beroperasi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Komisi IV DPRD Sumsel mengungkapkan ada dua perusahaan stockpile batubara di kawasan Kertapati Palembang.

Dua stockpile tersebut atas nama PT Bara Alam Utama (BAU) dan PT Muara Alam Sejahtera (MAS) sampai saat ini belum mengantongi izin amdal (Analisis dampak lingkungan).

Hal ini terungkap setelah komisi IV DPRD Sumsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan tiga perusahaan stockpile batubara di kawasan Kertapati yang sempat disidak beberapa waktu lalu.

Dalam RDP yang juga dihadiri instansi teknis seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel ini terungkap dua perusahaan tersebut belum memiliki izin amdal. 

Berbeda dengan PTBA, telah lengkap perizinannya selain amdal juga memiliki izin kelola lingkungan. 

"Kita mintakan kepada instansi teknis untuk pengkajian, karena izin amdal itu merupakan syarat utama sebelum memulai kegiatan bongkar muat di stockpile batubara," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho, Selasa  (27/7/2021). 

Selain meminta berkoordinasi dengan dinas teknis, terhadap kedua perusahaan tersebut juga disarankan untuk segera mencari alternatif lokasi bongkar muat di tempat lain. Pasalnya, lokasi stockpile yang berbatasan langsung dengan Masjid Ki Merogan. 

"Jangan sampai aktivitasnya mengganggu kegiatan peribadatan di Masjid Ki Merogan yang merupakan salah satu obyek cagar budaya di Sumsel," tandas politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya komisi IV DPRD Sumsel telah melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap sejumlah aktivitas bongkar muat di stockpile batubara tiga perusahaan di kawasan Kertapati Palembang.

Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT BAU, PT MAS dan PTBA, yang tepatnya di belakang Stasiun KA Kertapati.

Namun sidak yang menindaklanjuti pengaduan warga sekitar, yang mengeluhkan banyak hal mulai dari pencemaran udara dan debu akibat aktivitas bongkar muat batubara ke Sungai Musi ini terlihat sudah "bersih".

Hal ini disinyalir, kedatangan rombongan komisi yang salah satunya membidangi masalah pertambangan umum, dipimpin ketuanya Muhammad F Ridho, didampingi Plt Kadistamben Sumsel Hendriansyah dan DLHP Sumsel ini bocor. 

Hingga membuat ketiga perusahaan terlihat telah bersiap untuk menyambut kedatangan wakil rakyat ini. Hal tersebut terlihat dari kondisi di lokasi stockpile yang di hari biasa, selama dipenuhi debu yang beterbangan hingga masuk ke pemukiman warga termasuk ke dalam Masjid Kyai Merogan kini terlihat basah karena disiram air. 

Padahal, sepanjang Selasa (6/7/2021) Kota Palembang, khususnya di kawasan tersebut cuaca cerah dan tidak turun hujan. 

"Kita juga memaklumi karena sebelum kesini surat telah kami layangkan kepada instansi terkait agar ikut mendampingi," ucap Ridho yang tak kuasa menahan raut kecewanya, Selasa (6/7/2021).

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel ini stockpile yang ditinjau lokasinya sangat dekat dengan pemukiman warga, terutama dengan Masjid Kyai Merogan, masjid bersejarah di Kota Palembang ini. 

Ridho memastikan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang ketiga pucuk pimpinan ketiga perusahaan tersebut, untuk dilakukan dengar pendapat di Komisi IV DPRD Sumsel.

 "Kalau harapan kami harusnya ini berlaku seperti selama ini, sehingga masyarakat tidak terkena imbas dan tidak dirugikan dengan operasional bongkar muat barubara. Belum lagi, kita lihat untuk instalasi pengolahan limbahnya juga dibuat seadanya, kami akan mintakan data kepada instansi terkait kalau terbukti melanggar kami minta untuk ditindak," tandasnya.

Sementara Manager Logistik PT BAU Purna menyatakan, pihaknya membuka diri akan masukan dari semua pihak untuk kemajuan usaha dan kota Palembang.

"Kalau soal debu kita sudah melakukan ritmen dan segala macam, sedang keluhan masyarakat kita tidak tahu warga mana," jelasnya.

Sementara Kabid Gakum DLHP Sumsel, Yulkar Pramilub yang ikut mendampingi sidak Komisi IV itu menyebut, jika melihat hasil laporan rutin yang telah disampaikan evaluasinya rata-rata mereka sudah memenuhi hasil baku mutu. 

"Cuma dari hasil kunjungan ini akan kita lihat lagi apakah telah memenuhi atau ada yang mesti ditinjau ulang. Termasuk apakah ada indikasi mencemarkan lingkungan di sekitar," pungkas Yulkar. (arf)