Daya Beli Masyarakat Anjlok, Pelonggaran PPKM Belum Tentu Pulihkan Ekonomi

Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pelonggaran PPKM juga tidak berarti bai ekonomi karena daya beli masyarakat sudah anjlok

Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM / Anton
Pengetatan PPKM Mikro Palembang 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Melihat penurunan omset pelaku usaha selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat berjalan mencapai 80 persen hingga 90 persen, maka perpanjangan PPKM dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) berisiko besar bagi ekonomi Indonesia.

Pendapat ini dikemukakan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Kontan.co.id, Mnggu (25/7/2021).

Sementara itu, menurutnya kebijakan untuk melonggarkan PPKM pun dinilai tidak akan segera memulihkan ekonomi, karena daya beli masyarakat yang rendah.

"Belum tentu omset pedagang naik tinggi karena daya beli masyarakatnya anjlok," ujar Bhima.

Dia katakan, tekanan besar dari PPKM tersebut berdampak bagi masyarakat termasuk pekerja. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat sebanyak 19 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Karena itu, pemerintah diminta untuk menggenjot bantuan sosial untuk mengerek daya beli masyarakat. Tidak hanya mempercepat penyaluran, besaran bansos pun harus ditingkatkan.

"Mana cukup Rp 300.000 sebulan untuk bantuan sosial tunai (BST) dan Rp 500.000 untuk penerima program bantuan subsidi upah (BSU)," ujar Bhima.

Dalam hitungan Bhima, besaran BST harusnya sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Sementara untuk BSU dapat diberikan Rp 5 juta selama tiga bulan.

Kemudian pemberian BSU juga diharapkan dapat diberikan kepada pekerja sektor informal. Bhima bilang pemerintah masih memiliki anggaran untuk memenuhi bantuan tersebut.

"Pemerintah masih punya kok spare dana SILPA per Juni Rp 136 triliun, ditambah dengan realokasi anggaran dari infrastruktur dan potong gaji tunjangan pejabat," ujarnya.

Dia sebutkan, penanganan Covid-19 juga menjadi penting dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus menurunkan kasus harian, angka kematian dan target indikator kesehatan utama lainnya secara cepat.

"Perlu dicatat bahwa masalah ekonomi macet karena pandemi Covid-19. Kalau buru-buru dilonggarkan, kasusnya masih tinggi dan ujungnya tarik rem darurat lagi justru akan blunder," kata Bhima.

Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved