Breaking News:

Terkait 75 Pegawai KPK, Ketua ORI Minta Presiden Jokowi Bina Firli Bahuri, Ketua BKN, dan 2 Menteri

Masalah 75 pegawai KPK yang “diwajibkan” Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan dinyatakan tidak lulus, masalahnya sudah memasuki kesimpulan ORI.

Editor: Salman Rasyidin
Warta Kota/ombudsmanri
Ketua Ombudsman RI Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) 

SRIPOKU.COM – Masalah 75 pegawai KPK yang “diwajibkan” Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan dinyatakan tidak lulus, masalahnya sudah memasuki kesimpulan ORI. Masalah ini cukup menimbulkan berbagai reaksi serius sehingga akhirnya sampai di meja  Ombudsman RI (ORI).  

Dilansir WARTAKOTALIVE.COM, kesimpulan  Ombudsman RI  setelah melakukan telaah dan kajian bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai melakukan malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK. 

Karena itu, Ombudsman RI (ORI) meminta ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK harus ikut dalam peralihan  status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian kesimpulan ORI yang disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung secara virtual, Rabu (21/7/2021). Jumpa pers dihadiri Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng.

"Malaadministrasi dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan," ujar Mohkammad Najih.

Temuan malaadministrasi itu, kata Najih, akan disampaikan kepada tiga pimpinan instansi untuk segera ditindaklanjuti. Ketiga pimpinan instansi atau lemaga tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri,  Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

Salah satu kesimpulan ORI adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Hukum-HAM Yasona Laoly, dan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," demikian salah satu butir kesimpulan ORI.

Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) (ombudsmanri)

Kronologi peristiwa hingga pemeriksaan ORI 

Halaman
1234
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved