Strategi Layanan Birokrasi Di Era Disrupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa In­donesia disrupsi diartikan hal yang tercabut dari akarnya atau dikenal dengan per­ubahan yang mendasar atau fundamental.

Editor: Salman Rasyidin
Strategi Layanan Birokrasi Di Era Disrupsi
ist
H Rudi Irawan, S Sos, M Si

Melalui e-RK aktivitas PNS harus dilaporkan melalui aplikasi e-RK dan pejabat struktural/eselon berkewajiban melakukan validasi atas ak­tivitas yang dilaporkan oleh bawahan langsung.

Kemudian penilaian perilaku bersifat 360 de­rajat, yang artinya penilaian perilaku PNS dilakukan oleh atasan langsung, rekan kerja se­ting­kat dan bawahan langsung.

Melalui aplikasi ini maka terpantau kinerja sesuai indikator pe­ni­laian perilaku terdiri atas penilaian integritas, kepemimpinan, pelayanan, komitmen, disiplin dan kerja sama.

4 Prinsip pegawai direkrut atas dasar merit system (profesionalitas) dan hak pejabat mendapat gaji, reward dan pensiun berdasarkan struktur pengembangan karier yang jelas dan profesional.

Disrupsi era digital, SDM yang kompetitif adalah SDM mampu ber­a­dap­tasi dengan per­kem­bangan teknologi.

Spesialisasi era digital akan membangun budaya bi­rokrasi pro­fe­si­onal.

Mereka yang mampu beradaptasi pada prinsip sistem birokrasi modern maka berhak a­kan gaji dan reward (tunjangan kinerja) secara layak.

Butuh Birokrasi Adaptif

Untuk menghadapi disrupsi era digital  dimana masyarakat melek teknologi pada masa a­kan datang, maka sudah sangat ideal menyiapkan birokasi berbasis digital sehingga tidak se­makin tertinggal.

Yang perlu dilakukan yakni menyiapkan sumberdaya yang handal, a­dap­tif, dan ber­kualitas untuk dapat memenuhi lompatan besar (revolusi industri 4.0).

Modal besar bakal di­miliki bangsa Indonesia dimasa akan datang yakni bonus demografi dan per­kembangan dis­rupsi teknologi yang menuntut SDM produktif dan inoviatif untuk men­dukung pengembangan industri disrupsi digital.

Untuk mewujudkan tersebut harus harus diimbangi dengan birokrat yang adaptif, smart dan profesional.

Merujuk pada Road Map Reformasi Birokrasi, mimpi birokrasi Indonesia adalah mencapai fase birokrasi kelas dunia, birokrasi yang memiliki semangat pemerintahan yang dinamis (dy­na­mic governance) yang kuat.

Catatan yang perlu dijadikan pertimbangan berdasarkan da­ta Ke­menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) da­ri 4,28 Juta ASN yang dimiliki Indonesia, hampir 40% merupakan tenaga administratif.

Ma­salah men­jadi lebih kompleks, seperti yang ditinjau oleh Yanuar Nugroho (2020), seper­lima ASN In­donesia berusia di atas 51 tahun, usia yang sulit untuk mengikuti gerak zaman yang dinamis pa­da perkembangan disrupsi.

Solusinya, Percepat meregenerasi ASN muda yang adaptif dan inovatif.

Kemudian, persiapkan perangkat sistem birokrasi digital. Ka­bar  baik sejumlah OPD telah mulai adaptif dengan perkembangan ini seperti adanya e-sam­sat, e -RK dan lain seba­gai­nya. Kedepan  ini perlu diperluas guna menghadapi disrupsi era digital.

Terakhir, Kemauan Politik (Political Will) birokrasi Adaptif.

Percepatan birokrasi adaptif dis­rupsi ini membutuhkan kemauan politik dari top leader (pemimpin) yang menggerakkan bi­ro­krasi.

Kemauan politik ini menjadi dasar perubahan wajah birokrasi di era disrupsi.

Tan­pa ke­mauan politik elit birokrasi adaptif bisa terhambat.

Atas dasar itulah, birokrasi da­pat dikatakan sebagai sebuah proses maupun sistem yang dibentuk oleh negara secara ra­sional untuk men­jamin mekanisme dan sistem berkerja secara teratur, pasti dan mudah un­tuk dikendalikan (Yu­ningsih, 2019).

Blau & Meyer (1971) juga menjelaskan birokrasi sebagai sebuah sistem ataupun kontrol di da­lam sebuah organisasi atas dasar aturan-aturan sistematis dan rasional.

Birokrasi adaptif sa­ngat penting dalam ranah penyelenggaraan pelayanan publik.

Birokrasi adaptif tidak bisa di­elakkan lagi di era Disrupsi yang didukung kemunculan teknologi yang berkembang ce­pat.

Se­hingga, dapat membentuk pola gangguan pada sistem dalam sebuah organisasi bisnis maupun pemerintahan bahkan perubahan tersebut tentunya membawa dampak besar bagi ke­hidupan bernegara (Firman, 2015).

Dan Digital governance pemerintahan berbasis di­gi­tal dapat se­ba­gai solusi dalam kacamata sektor publik yang dapat diartikan sebagai tata ke­lo­la pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik atau internet.

Sektor publik berino­vasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan tanpa harus bertatap muka.

Sebagai penutup, dampak dari Digital Governance tentunya melahirkan tata kelola pe­me­rintahan atau governance 4.0 yang berbeda dalam pola kerja birokrasi.

Pola aktivitas biro­kra­si yang berbasis pada governance 4.0 mencakup pada 5 (lima) kemampuan yaitu meru­juk pada tata kerja yang berimplikasi pada struktur birokrasi sederhana, talent management, capacity building.

Pembelajaran berbasis teknologi serta Co-working space dan im­ple­men­tasinya mem­bu­tuh­kan Knowledge based Governance sebagai syarat utama dalam men­cip­takan sebuah peru­ba­h­an da­lam tubuh birokrasi.

Knowledge based governance menuntut ada­nya kepe­mim­pin­an yang bero­rientasi pada perubahan, memiliki kemampuan peren­ca­naan yang baik dan menge­de­pan­kan partisipatif.

Hal ini menjadi kekuatan dalam menjalankan pelayanan di sektor publik .(*)

Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved