Strategi Layanan Birokrasi Di Era Disrupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa In­donesia disrupsi diartikan hal yang tercabut dari akarnya atau dikenal dengan per­ubahan yang mendasar atau fundamental.

Editor: Salman Rasyidin
Strategi Layanan Birokrasi Di Era Disrupsi
ist
H Rudi Irawan, S Sos, M Si

Era digital ini juga mendorong terjadinya digitalisasi sistem dalam tatanan birokrasi.

Re­vo­lu­si industri 4.0 ini telah mulai mendorong  pemanfaatan kecerdasan buatan, mesin pem­be­la­jar dan otomatisasi dalam menghasilkan layanan yang cepat dalam birokrasi.

Untuk itu bi­rokrasi a­­daptif  terhadap perubahan tersebut menjadi keniscayaaan untuk mewujudkan bi­rokrasi mo­dern.

Apalagi kedepan tantangan manusia Indonesia kedepan sebagai manusia pro­duktif dan me­lek teknologi menuntut pelayanan birokrasi yang cepat dan hemat.

Max Weber (1978) dalam perspektif teorinya tentang birokrasi modern yang rasional di­per­lukan untuk ekonomi modern.

Apa ciri-ciri dan prinsip birokrasi modern ini?

Weber meng­gunakan konsepsi ”Type Ideal” untuk menjawab pertanyaan ini.

Menurut Weber suatu bi­ro­kra­si modern mempunyai ciri-ciri dan prinsip yakni:

1. Prinsip kegiatan birokrasi di­lak­sa­nakan secara teratur dengan batas-batas otoritas yang jelas.
Ini artinya hadirnya teknologi mo­dern dalam birokrasi untuk menjawab bahwa bi­rokrasi untuk memberikan keterukuran dan ke­pastian dalam pelayanan karena ma­sya­rakat era desrupsi membutuhkan layanan yang cepat, ter­ukur, hemat biaya dan waktu.

2.      Prinsip hirarki kewenangan jelas, ada stan­dar layanan yang diberikan.

Adaptasi Teknologi diharapkan mampu membuka peluang a­danya standar dan kewenangan ya­ng jelas secara otomatisasi.
Kita mulai bersyukur saat ini telah ada seperti pelayanan ter­pa­du satu pintu atau mall pelayanan yang terintegrasi secara sistem sebagai bentuk bi­ro­krasi mo­dern namun diprediksi bisa berkembang lebih modern dengan prinsip smart digital.

3. Ada aturan sistem yang jelas tentang perilaku, otoritas, dan tanggung jawab pe­ga­wai.

Dengan teknologi, integrasi sistem birokrasi dapat terbentuk dan dapat terpantau ki­ner­ja SDM secara terukur dan tersistem.

Misalkan saat ini telah berkembang penerapkan aplikasi E - RK  (elektronik Remu­ne­rasi dan Kinerja) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Bandung dan Pemkab Musi Rawas.

Halaman
1234
Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved