Breaking News:

Gagasan Bung Hatta Untuk Perekonomian Rakyat

Dalam beberapa kesempatan kita mendengar pernyataan bahwa negara kita berdasarkan Pan­casila tugasnya melaksanakannya Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Editor: Salman Rasyidin

Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air bersih, membuat jalan guna melancarkan jalannya per­e­konomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun semuanya itu harus di­ke­lo­la oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai komitmen untuk mem­bang­un negara menuju kemakmuran bersama bukan untuk dirinya dan ataupun kelompok nya sendiri.

Kedua kegiatan tersebut " masyarakat membangun dari bawah sedang pemerintah mem­bangun dari atas, dia bersinergi menjadikan satu kekuatan bersama.

Cara begitulah kita memikirkan betapa melaksanakan amanat dari konstitusi kita yang disahkan tanggal 17 Agustus 1945 yunto Dikkrit Presiden Indonesia 5 Juli 1945.

 Terutama digerakkan tenaga tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan kooporasi.

Ten­tu ini bukan menutup diri untuk tidak menerima bantuan luar baik skill ataupun dana, namun semua itu tentu dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah beserta intansi terkait.

Tulisan ini merupakan satu rangkaian saat kita memperingati hari kooporasi tanggal 12 Juli. Sebagai hari kooporasi.

Tanggal 12 Juli diambil momen dimana pada tanggal tersebut di kota Tasikmalaya dia­dakan kongres pertama himpunan usaha kooporasi.

Yaitu tepatnya tanggal 12 Juli 1947.

Pada kongres Ke dua tahun 1949 menetapkan Dr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Ko­opo­rasi Indonesia

Disaat saat pidatonya beliau selalu menyampaikan idee idee tersebut sejak penyusunan rancangan undang ungang dasar 1945 baik di sidang Badan Persiapan Usaha Kemer­de­kaan (BPUPK)  atau pun pada kesempatan lainnya.

Dimana beliau sampaikan pada se­minar yang bertajuk "Penjabaran Pasal 33 Undang Un­dang Dasar Republik Indonesia yang berlangsung di Gelanggang Mahasiswa " Ir. Soemantri Brojonegoro," Kuningan.

Jakarta dari tanggal 6 sampai 7.Oktober 1977, yang diikuti unsur unsur :

1. Perintis kemerdekaan

2. Angkatan 45

3. Generasi muda

4. Cendikiawan

5. Pengusaha

6. Dan lain lain.

Kooporasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang orang atau badan hukum dengan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berda­sar­kan asas kekeluargaan. (M. Hatta.1977)

Yang menjadi tugas kita sekarang ialah menjabarkan atau menterjemahkan ketentuan ke­ten­tuan yang terdapat dalam Pasal 33 ini menjadi serangkaian langkah langkah nyata, yang secara berangsur angsur akan dapat mengubah struktur kolonialisme - dualistis yang di­tinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi ekonomi - kerakyatan.

Inilah tantangan nasional yang masih terus kita hadapi sampai saat ini.

Ini bukanlah masalah baru, sampai batas batas tertentu telah kita usahakan untuk me­me­cahkan masalah ini.

Yaitu dengan cara pelaksanaan pembangunan du samping mening­kat­kan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan tersebut yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka diujudkannya asas keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk mencapai produktifitas. Melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah an­tara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar.

Bukan saja untuk mencapai masyarakat yang adil makmur melainkan juga untuk meng­ujudkan masyarakat sejahtera lahir dan bathin.

Di lain pihak masyarakat yang terlibat da­lam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pem­bang­unan, maupun dalam tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan ataupun puladi dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Dengan melihat kondisi di lapangan tentu ada langkah langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Mengadakan inventarisasi yang memadai terhadap ketimpangan ketimpangan yang ma­sih terjadi dalam usaha pembangunan serta kehidupan ekonomi.

2. Melakukan analisis untuk memahami sifat dari ketimpangan ketimpangan tadi.

3. Merumuskan kebijaksanaan kebijaksanaan yang sesuai dengan identifikasi ke­tim­pangan serta sifatnya.

Pendekatan yang bersifat fundamental terhadap persoalan kitasangat diperlukan.

Sebagai simpul dari artikel kita ini  dapat kita catat sebagai berikut:

1.      Pasal 33 ,UUD 1945 pada dasarnya menentukan bahwa kehidupan ekonomi yang harus kita kembangkan dalam negara kita ini ialah kehidupan ekonomi yang bersifat ko-ope­ra­tif-kerakyatan, dan bukan kehidupan ekonomi yang bersifat elitis.

Dilihat dari his­toris pasal ini merupakan suatu keputusan untuk merombak secara total kehidupan ekonomi du­alistis yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

2. Tugas kita menjabarkan ketentuan ketentuan dalam pasal ini menjadi rangkaian lang­kah nyata,secara berangsur angsur akan mengubah wajah serta struktur kehidupan e­ko­nomi kita dari kehidupan ekonomi yang dualustis-elitis ke kehidupan ekonomi yang be­rsifat ko-operatif - kerakyatan.

3. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah pemikiran yang lebih operasional, disamping itu tentu didasarkan dari hasil,  inventarisasi, identifikasi serta solusi yang tepat.

Apalagi kondisi masyarakat kita yang majemuk dari semua sisi (budaya, suku, agama ser­ta geografi nya)  tentu semua itu akan membedakan pula pola pembangunan nya.

Ka­rena kalau tidak sesuai dengan rasa keadilan mereka bukan saja pembangunan yang sudah dibuat dengan biaya tinggi akan sia sia.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved