Didemo Soal PPKM di Palembang, Deru: Pendapatan Negara dan Daerah Berkurang, Pemerintah Perlu Saran

Didemo Soal PPPKM di Palembang, Deru: Pendapatan Negara dan Daerah Berkurang, Kami Perlu Masukan Inovasi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Barisan Rakyat menuntut keadilan terhadap pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Palembang.

Barisan Rakyat yang terdiri dari puluhanan orang ini berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai dan diterima langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Pemerintah memberlakukan PPKM, namun tanpa memberikan bantuan kepada masyarakat. Padahal kebutuhan dasar makanan selama PPKM tangung jawab pemerintah," kata Koordinator Aksi Edi Susilo, Selasa (13/7/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, menurutnya pemerintah harusnya sudah menganggarkan dan sepertinya sudah menganggarkan, cuma dananya kemana? Untuk itu perlu adanya keadilan bagi masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan Buru Tani dan Pedagang Kaki Lima Darwin, tolong berikan hak-hak masyarakat.

"Kami patuh terhadap Prokes, tapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Kalau memang kami diharuskan berdiam diri di rumah ya disuport dengan kebutuhan dasar. Kalau tidak kami akan buka kedai lagi, ngelapak dijalan," ungkapnya.

Menurutnya, mereka sadar kalau sampai melapak lagi dijalan melanggar tapi kalau tidak ada bantuan dari pemerintah mau makan apa? PPKM itu harusnya diimbangi dengan bantuan.

Sedangkan Ketua Koordinasi Aksi Charmi mengatakan, bahwa ia memberikan saran kepada pemerintah
bisa dibuat area khusus Pedagang, misal khusus Pedagang Pecel Lele dan lain-lain.

"Ini perlu dilakukan agar Prokes berjalan dengan baik dan kita pun tidak kehilangan pendapatan. Jadi sebenarnya banyak solusi lainnya yang bisa dilakukan," ungkapnya.

Dalam aksi ini juga ada beberapa pelajara yang menyeruhkan aspirasinya ingin segera belajar tatap muka.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, untuk masalah sekola sejak awal ia memang menginginkan Juli tatap muka atau setidaknya hybrid learning ada online-offline.

"Pemikiran kita sama, tapi kita juga harus patuh pada peraturan pusat.
Ditambah lagi kondisi Covid19 yang masih fluktuatif," katanya.

Menurut Deru, kalau sebelumnya PSBB maka kini PPKM yang peraturannya lebih rinci lagi. Nah kebetulan Kota Palembang ini termasuk yang menerapkan PPKM.

"Waktu awal-awal PSBB dana refocusing kita masih punya kemampuan yang hebat. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu pendapatan negara maupun daerah berkurang," katanya.

Untuk itu perlu adanya inovasi agar kesehatan, sosial dan ekonomi tetap berjalan. Namun harus tetap patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Maka dibutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menanganinya.(LINDA TRIBUN SUMSEL)