Breaking News:

Berita Prabumulih

Tol Ogan Ilir-Muara Enim, 7 Bulan Pembangunan Ganti Rugi belum Dibayar Warga Datangi DPRD Prabumulih

Kedatangan warga Desa Jungai tersebut untuk mengadukan nasib terkait pembebasan lahan tol yang hingga saat ini belum ada kejelasan alias belum dibayar

Editor: Refly Permana
tribunsumsel.com/edison
Puluhan warga Desa Jungai Kecamatan RKT mendatangi gedung DPRD Prabumulih guna meminta bantuan mediasi terkait sengketa ganti rugi lahan Tol Ogan Ilir - Muaraenim yang melintasi lahan warga desa Jungai, Rabu (7/7/2021). 

Penulis: Edison

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Puluhan warga Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) yang merupakan pemilik lahan di pembangunan Tol Ogan Ilir-Muara Enim, mendatangi gedung DPRD Prabumulih, Rabu (7/7/2021).

Kedatangan warga Desa Jungai tersebut untuk mengadukan nasib terkait pembebasan lahan tol yang hingga saat ini belum ada kejelasan alias belum dibayarkan.

Padahal, lahan seluas sekitar 28 hektare milik warga tersebut telah mulai dibangun oleh pihak pengerja tol sejak tujuh bulan yang lalu.

"Kami datang ke DPRD Prabumulih mau meminta bantuan ke wakil rakyat sehubungan dengan perkara sengketa tol ini karena selama 7 bulan ini tidak ada kejelasan dan realisasi," ungkap Edi Yusuf, perwakilan warga ketika diwawancarai sejumlah wartawan.

Penumpang Belum Vaksin, 2 Bus Tujuan Jakarta dan Cirebon Dipaksa Putar Balik di Gerbang Tol Kramasan

Edi Yusuf menuturkan, di Desa Jungai hanya sebanyak 3 orang yang telah dibayar ganti rugi, sementara sebanyak 21 warga lainnya belum dibayar dan justru bersengketa di Pengadilan Negeri Prabumulih.

"Jadi awalnya kan lahan kami ini tidak ada permasalahan dan siap-siap ganti rugi, namun kemudian ada warga lain yang menggugat mengakui ada 80 hektare lahan di wilayah itu milik mereka termasuk lahan-lahan kami, penggugat ahli waris Regunjung," ungkapnya.

Padahal, kata Edi, lahan yang dimiliki warga tersebut merupakan warisan orang tua dan lahan beli baik dari orang lain maupun dibeli langsung dari ahli waris penggugat.

"Saat sidang mediasi damai kami meminta penggugat menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan tapi tidak diperlihatkan, kami tidak mau berdamai. Sementara surat kami jelas dan diakui oleh BPN," jelasnya.

Memang, kata Edi dan warga lainnya, lahan di Jungai pernah ada program pemerintah perkebunan PPKR pada 1985 hingga 1986.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved