Breaking News:

Hadapi PPKM Mikro yang Diperketat Polda Sumsel Lakukan Kesiapan

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM memimpin Rapat Antisipasi Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/HUMAS POLDA SUMSEL
Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM memimpin Rapat Antisipasi Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang  akan diterapkan khususnya di Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau  didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan SIk SH MH dan Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, Rabu (7/7/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM memimpin Rapat Antisipasi Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang  akan diterapkan khususnya di Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau  didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan SIk SH MH dan Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM, Rabu (7/7/2021) melalui Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi MM menyebutkan, dengan akan diberlakukannya PPKM Mikro khususnya wilayah Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau.

"Maka akan dibentuk Satgas PPKM Mikro Polda Sumsel yang mana satgas ini akan memonitor daerah - daerah yang melaksanakan PPKM Mikro rapat ini dipimpin langsung Kapolda Sumsel," ucap Kombes Pol Supriadi MM, dalam rapat tersebut juga menjelaskan tentang PPKM mikro diantaranya kegiatan PPKM Mikro yaitu,

1. Kegiatan perkantoran/tempat kerja

Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:

Perkantoran yang berada di daerah zona merah dan oranye Covid-19 wajib memberlakukan work from home (WFH).

WFH diberlakukan bagi 75 persen karyawan, sedangkan 25 persen sisanya diperbolehkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain, dan Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

2. Kegiatan belajar mengajar (KBM)

Zona Merah: dilakukan secara daring; dan Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved