Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Eksistensi Piagam Djakarta Diakui Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Hari 17 Agustus (1945) adalah hari Proklamasi, hari raya kita. Hari 18 Agustus (1945) adalah ha­ri ultimatum terhadap Republik Indonesia.

Editor: Salman Rasyidin
ist
Dr Ahmad Yani 

Sebagaiman tertulis dalam Biografi M. Natsir (Lukman Hakiem, 2019) Ketika dukungan ter­ha­dap Pancasila dan Islam tidak memperoleh dukungan yang cukup.

Para Anggota Konstituante ber­­sepakat untuk kembali Ke UUD 1945.

Pihak Islam melalui Amandemen K.H. Masjkur meng­hen­daki Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dija­dikan Pembukaan, dengan pihak Pancasila meng­hen­dak­­i Pembukaan yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945.

Ketika divoting tidak ada yang mam­pu mencapai suara Mayoritas.

Se­hubung dengan rencana pemerintah kembali ke UUD 1945, Sembilan belas anggota parlemen mengajukan Pertanyaan kepada Perdana Menteri Djuanda.

Diantara 19 anggota parlemen itu, Anwar Hadjono (Masyumi) dan Ahmad Sjaichu (NU) me­nekankan pertanyaan tertulis tentang pengakuan terhadap adanya piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Anwar Harjono Anggota Konstituante dari Masyumi mempertanyakan beberapa hal mengenai ren­cana keluarnya dekrit Presiden.

Apakah yang dimaksud dalam Putusan Dewan Menteri ten­ta­ng pengakuan Piagam Jakarta, apa­kah hanya sekedar pengakuan historis hanya dipergunakan se­cara insidentil atau pengakuan itu mempunya kekuatan UUD?

Pertanyaan itu dijawab secara tertulis oleh PM Djuanda Pada tanggal 25 Maret 1959.

“Dengan Kem­­bali ke UUD 1945 diharapkan agar kita dapat memulihkan potensi nasional kita, setidak-ti­dak­nya memperkuatnya jika dibandingkan dengan masa sesudah akhir 1949.

Dengan memu­lih­kan, mendekati hasrat golongan-golongan Islam, Pemerintah mengakui Pula ada­nya Piagam Ja­karta tertanggal 22 Juni 1945 yang mendahului pembentukan UUD 1945. Walaupun Piagam Ja­karta tidak merupakan bagian dari UUD 1945, di antaranya melihat tang­galnya 22 Juni 1945.

Te­ta­pi naskah itu sebagai dokumen historis besar artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia dan ba­gi bahan penyusunanan UUD 1945 yang menjadi bagian daripada Konstitusi Proklamasi.”

Kemudian  Ahmad Sjaichu mengajukan pertanyaan: “Apakah pengakuan Piagam Jakarta berarti peng­akuan sebagai dokumen Historis saja ataukah mempunyai Akibat Hukum, yaitu perkataan “Ke­tuhanan” dalam Mukaddimah UUD 1945 berarti “Ketuhanan dengan Kewajiban bagi umat Islam menjalankan Syariatnya” sehingga atas dasar itu bisa diciptakan perundang-undangan yang bisa disesuaikan dengan syariat Islam bagi pemeluknya?”

Perdana Menteri Djuanda Menjawab: “Pengakuan adanya PIagam Jakarta sebagai Dokumen his­to­ris, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945.

Jadi pe­ngaruhnya termaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya menjadi dasar bagi kehidupsn hukum di bidang kea­ga­ma­an…

Dengan Demikian Perkataan “Ketuhanan” dalam Pembukaan UUD 1945 diberikan arti “K­e­tu­hanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi pemeluk agama Islam yang dapat dise­suai­kan dengan Syariat Islam.”.

Dari pertanyaan para Anggota Parlemen dan Jawaban dari Pemerintah pada saat itu, dapat kita katakana, Piagam Jakarta adalah dokumen historis dan dokumen yuridis dalam kehidupan ber­bang­sa dan bernegara.

Jadi kembali ke UUD 1945 adalah kembali kepada piagam Jakarta seba­ga­i dokumen hukum yang otentik.

Sebagai jawaban atas tuntutan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pemerintah mem­ben­tuk Kementrian Agama sebagai bagian dari badan eksekutif yang pada dasarnya untuk meng­ak­o­mo­dasi kepentingan Umat Islam.

Kemudian membentuk peradilan Agama sebagai badan yu­dikatif bagi umat Islam.

Selain badan-badan itu, negara juga membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur ten­tang syariat Islam.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No­mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 50 Tahun 2009 ten­tang Perubahan Kedua A­tas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wa­kaf; UU Nomor 21 Ta­hun 2008 ten­tang Perbankan Syariah; UU Nomor 23 Tahun 2011 ten­tang Pengelolaan Zakat; UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Um­rah; UU Nomor 18 Ta­hun 2019 tentang Pesantren; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ten­­tang Penyebarluasan Kom­pilasi Hukum Islam.

Transformasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara konsisten.

Bahkan baru-baru ini pemerintah Indonesia membentuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk menjalankan roda ekonomi berbasis syariat Islam.

Karena itu, syariat Islam sudah menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan ber­ne­gara melalui transformasi hukum yang dinamis.

Dan dalam konteks inilah kita melihat bahwa Pi­agam Jakarta adalah jiwa dari Indonesia merdeka dan menjadi bagian integral dari konstitusi Indonesia. Wallahualam bis shawab.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved