Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Eksistensi Piagam Djakarta Diakui Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Hari 17 Agustus (1945) adalah hari Proklamasi, hari raya kita. Hari 18 Agustus (1945) adalah ha­ri ultimatum terhadap Republik Indonesia.

Editor: Salman Rasyidin
ist
Dr Ahmad Yani 

Namun dalam suasana yang merdeka seperti itu, setelah lama sekali memberdebatkan Konstitusi, M. Natsir (Menurut Dr. Abdullah Hehamahua) bertemu dengan Ketua Partai Katolik Kasimo.

Da­­­­lam pertemuan itu, ada keinginan untuk mengambil jalan Kompromi antara golongan Islam dan Kristen Katolik saat.

Natsir mencoba meyakinkan dasar negara menurut perspektif Islam dan hukum Islam.

Setelah me­m­­berikan penjelasan singkat yang terang benderang, Kasimo dengan penuh keyakinan me­nga­­­takan “kalau itu yang dimaksud dengan hukum Islam maka saya menerimanya sebagai dasar ne­­gara”.

Ketika itu pula kekuatan Islam bertambah di Konstituante dengan kesiapan Kasimo untuk mendukung dasar negara Islam itu.

Namun Soekarno yang pada saat itu berada di luar negeri tepatnya di Tokyo.

Mendengarkan ada pe­­rubahan peta politik di Konstituante maka Tanggal 3 Juni 1945 keluar Per­aturan Peng­uasa Pe­rang Pusat No. Prt/Peperpu.040/1959 tentang Larangan adanya kegiatan-ke­gi­atan politik yang di­ke­luarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution (KSAD).

De­ngan ke­luarnya Peraturan tersebut praktis Sidang Konstituante tidak dapat dilaksanakan.

Akhirnya tanpa melakukan pembicaraan dan permusyawaratan dengan Pimpinan Konstituante Soe­karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi kembali kepada UUD 1945 yang di da­lam­­nya dijiwai oleh Piagam Jakarta.

Terlepas dari kontroversi di sekitaran kelahirannya, Dekrit Pre­­siden 5 Juli 1959 telah menjadi dokumen hukum yang legal dalam kehidupan berbangsa dan ber­Negara.

Itu merupakan revolusi hukum yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya, Kembali ke UUD 1945 (UUD Asli) adalah sebuah keharusan karena di dalamnya di­ji­wai Piagam Jakarta 22 Juli 1945.

Jadi secara historis, maupun secara hukum, kembali ke UUD 1945 adalah salah satu langkah un­tuk mendaulatkan bangsa ini dan kembali kepada piagam Ja­kar­­ta untuk tegaknya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyumi dan NU: Dimana Piagam Jakarta dalam Dekrit?

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved