Breaking News:

Bikin Resah Sumber Kemacetan dan Merusak Jalan, Dewan Minta Pemerintah Tertibkan Angkutan Batubara

Anggota DPRD minta pemerintah tertibkan angkutan batubara dari Tanjung Enim ke desa Tanjung Batu yang bikin resah warga

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Azwir Ahmad
sripoku.com/ardani
Sidang Paripurna : rapat paripurna ke-IV Penyampaian Jawaban Bupati Muara Enim Terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi Dewan di gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (7/7/2021). 

SRIPOKU.COM, MUARA ENIM – Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menertibkan angkutan batubara jenis tronton yang berasal dari Tanjung Enim menuju Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Marapi Timur, Lahat.

Pasalnya, angkutan batubara tersebut sering membuat resah pengguna jalan karena sumber kemacetan dan kerusakan jalan.

“Angkutan batubara dari Tanjung Enim menuju Desa Tanjung Jambu itu jenis tronton dan sangat meresahkan masyarakat,” ujar Kasman MA SSos anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), disela-sela rapat paripurna ke-IV Penyampaian Jawaban Bupati Muara Enim Terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi Dewan di gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (7/7/2021).

Menurut Kasman, semestinya angkutan batubara tersebut sudah harus melalui jalan angkutan khusus batubara bukan lagi di jalan nasional.

Karena dampak dari angkutan batubara tersebut, jalan nasional ruas Tanjung Enim - Muara Enim telah rusak, sering membuat kemacetan, debu dan dapat mengancaman keselamatan pengguna jalan lainnya khususnya kendaraan roda dua.

“Kita minta pihak eksekutif untuk menertibkan angkutan batubara tersebut,” tegas anggota DPRD Muara Enim dua periode ini.

Untuk menertibkan angkutan batubara tersebut, kata Kasman, Pemkab Muara Enim harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi Sumsel untuk mencabut dispensasi izin melintas angkutan batubara.

Dispensasi tersebut sudah cukup lama diberikan, seharusnya pengusaha batubara secara bertahap membuat jalan khusus batubara sendiri, bukan sebaliknya sepertinya keenakan tetapi tidak memikirkan dampak bagi para pengguna jalan lainnya terutama masyarakat yang tinggal disepanjang jalur tersebut.

“Belum jamnya jalan, angkutan batubara sudah mencuri start. Belum lagi angkutan batubara berkonvoi dengan jarak terlalu rapat sehingga menyulitkan pengendara untuk mendahului,” ungkap anggota Dewan dari Dapil IV ini.

Untuk itu ia berharap, perusahaan membuat jalan khusus angkutan batubara sehingga dapat meminimalisir kerusakan di beberapa ruas. Artinya dalam hal ini, perlu pengawasanya serta adanya pengaturan di jalan lintas.

Sebab jalan ruas Tanjung Enim-Muara Enim cuma ada satu-satunya dan jika rusak atau putus tidak ada alternatif lain bagi masyarakat.

 Untuk itu pemerintah provinsi harus mengkaji kembali pemberian izin dispensasi yang diberikan kepada transportir angkutan batubara melintas Tanjung Enim-Desa Tanjung Jambu.

Dan secepatnya membuat jalan alternatif lain untuk ruas jalan Tanjung Enim - Muara Enim, sebab jika mengandalkan jalan nasional yang lama sangat rawan longsor dan terlalu sempit sedangkan kendaraan sudah padat dan berukuran besar yang banyak melintasinya.(ari)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved