Pasal Penghinaan Presiden

Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum

Bahwa kita ketahui bersama terdapat berbagai pendapat tentang penyusunan pasal-pasal di da­lam Ran­cangan Kitab UU Hukum Pidana baru-baru ini.

Editor: Salman Rasyidin
Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum
ist
Arianti Maya Puspa Dewi,SH

Akan tetapi pada hakekatnya kritikan bukanlah me­rupakan penghinaan.

Bagi penulis Kritikan merupakan pendapat seseorang yang bersifat mem­bangun dan memberikan solusinya dalam hal menilai suatu hal yang dipandangnya de­ng­an berupaya untuk membangun agar hal yang dipandangnya tersebut menjadi lebih baik.

Dari yang salah menjadi benar, dan yang sudah benar menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan Peng­hi­na­an merupakan perbuatan seseorang yang bersifat hujatan, cemoohan yang dapat menjatuhkan har­kat dan martabat seseorang.

Bahkan sampai pembunuhan karakter sehingga seseorang yang di­hina tersebut benar–benar mendapatkan rasa malu dan jatuh martabatnya dihadapan manusia lainnya.

Dengan mengingat Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia sekali­gus sebagai kepala pemerintahan.

Presiden memiliki fungsi yang sangat Vital dalam mengelola pe­merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Setiap tindak tanduk kegiatan Negara dan pe­merintahan bermuara pada Presiden sebagai pemegang kunci utama Kontrol Negara.

Gerak Ge­rik Presiden adalah dapat disebut sebagai tanda yang mewakili tindak tanduk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itulah sebagai seorang Presiden hendaklah memiliki Budi Pekerti dan Mo­ral yang Baik, dengan wawasan yang sangat luas sehingga dapat memberikan gambaran yang baik bagi Negara lain yang melihatnya.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pre­si­­den dalam menjalankan pemerintahan merupakan sikap yang mewakili masyarakatnya secara me­nyeluruh.

Dengan kedudukan yang vital tersebut seorang Presiden sangat perlu didampingi o­leh penasehat Presiden yang dapat memberikan masukan dan saran yang baik sehingga men­ja­di fungsi kontrol dan pengawasan dalam setiap menjalankan roda pemerintahan.

Dengan de­mikian Seorang Presiden tidak dapat dinilai sebagai orang perseorangan yang men­ja­lankan hak dan kewajibannya sebagai orang perseorangan yang biasanya (personal) ka­re­na sikap tindak tan­duk presiden merupakan gerakan yang mewakili banyak orang ketika seorang presiden s­e­dang menjalankan fungsinya sebagai presiden sekaligus kepala pe­me­rin­tahan.

Namun jangan sam­pai disalahartikan bahwa sebagaimana unsur setiap orang/ barang sia­pa di dalam aturan hu­kum pidana tidak dapat mencapai presiden yang melakukan tindak pi­dana umum/tindak pidana khusus.

Disini penulis hanya berupaya untuk menjelaskan bahwa ke­dudukan presiden tersebut adalah kedudukan yang vital yang mewakili banyak orang.

Oleh se­b­ab itulah penulis ber­ang­gap­an sangat penting dirumuskannya pasal penghinaan terhadap pre­si­den dan wakil presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana de­ngan te­tap memperhatikan dan merumuskan unsur-unsur yang detail tentang perbuatan yang dila­ra­ng sehingga tidak menjadi celah dalam penerapannya nanti.

Memberikan kritikan kepada Presiden adalah hal yang sah- sah saja dimana Negara Indonesia ada­lah Negara demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat bagi warga masyara­kat­nya. A­kan tetapi ketika di dalam kritikan tersebut mengandung kata-kata yang merupakaan ce­mo­­ohan, tidak sopan.

Bahkan menjatuhkan harkat dan martabat Presiden tentunya menjadi su­atu perbuatan penghinaan yang tidak dibenarkan dan dapat menjadi ancaman yang dapat di­pi­dana.

Bukan hanya bagi Presiden saja, setiap orang/setiap warga Negara Indonesia wajib di­lin­du­ngi kehormatannya dan terhindar dari penghinaan yang dapat membuat rasa malu bagi orang yang dihina.

Akan tetapi karena Presiden adalah memiliki fungsi khusus dan mewakili gerak–gerik orang ba­nyak maka sangat perlu diatur khusus untuk melindungi Presiden agar Presiden Negara Re­publik Indonesia namanya tetap harum dan baik dimata publik bahkan dunia Internasional.

Ke­tika terdapat kekecewaan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden ter­pilih kita telah memilik lembaga khusus yang dapat menampung aspirasi masyarakat.

Lembaga itu juga men­­dengarkan serta menyampaikan keluhan dan dapat ditindaklanjuti dengan cara dan pro­se­dur yang pantas sehingga tidak dapat dibenarkan ketika seseorang melakukan penghinaan ke­pa­da Presiden dan oleh sebab itu rumusan pasal penghinaan presiden agar segara dapat ter­wu­jud.

Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved