Pasal Penghinaan Presiden

Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum

Bahwa kita ketahui bersama terdapat berbagai pendapat tentang penyusunan pasal-pasal di da­lam Ran­cangan Kitab UU Hukum Pidana baru-baru ini.

Editor: Salman Rasyidin
Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum
ist
Arianti Maya Puspa Dewi,SH

Berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu Ke­pa­la Negara Simbolis dan Kepala Negara Populis.

Sedangkan sebagai kepala Pemerintahan, pe­ngertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tu­gas-tugas Pemerintah sehari-hari.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang merupakan ke­wenangan Presiden dalam bidang penyelenggaraan pe­merintahan yang tertinggi sebagai wujud sa­tu kesatuan daripada kedudukannya yaitu di sam­ping sebagai kepala pemerintahan juga meru­pa­kan kepala Negara.

Presiden sebagai seorang pemimpi sebuah negara seperti yang telah dijabarkan diatas tentunya pre­siden memiliki tugas dan wewenang yang telah di atur dalam suatu Undang Undang Dasar. Ketentuan itu Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi (Pasal 10), (Pasal 13 ayat 1), (Pasal 13 ayat 3), (Pasal 4 ayat 1), (Pasal 5 ayat 2), (Pasal 17 ayat 2) UUD 1945. (Pasal 5 Ayat 1), (Pasal 11 Ayat 1), (Pasal 11 Ayat 2), (Pasal 12), (Pasal 14 Ayat 1), (Pasal 14 Ayat 2), (Pasal 15), (Pasal 16), (Pasal 22 Ayat 1).

Dengan kewenangan dan tugas presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terse­but­lah, ma­ka penulis menganggap sangat penting menjaga harkat dan martabat Presiden di mata pu­blik bahkan dunia internasional.

Lalu apakah rumusan pasal penghinaan terdahap presiden di dalam RUU KUHP sangat relevan untuk menjamin hal ini ?

Pada dasarnya di dalam konstitusi In­donesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan dalam Pasal 27 a­yat (1) ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Disebutkan pula Pasal 7 Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Persamaan di ha­dap­an hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.

Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan ke­adilan.

Setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, war­na kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Lalu apakah dengan dirumuskannya di dalam RUU KUHP tentang pasal penghinaan pre­siden menjadi sesuatu yang beranggapan bahwa tidak teciptanya kedudukan yang sama di ma­ta hukum ?

Untuk menjawab hal tersebut sebelumnya penulis pernah membaca dan mendengar bahwa be­be­rapa pendapat berupa kritikan kepada presiden yang kemudian menjurus kepada penghinaan.

Ada yang beranggapan bahwa kritikan terhadap presiden tersebut hampir dianggap sebagai se­suatu yang sama dengan menghina presiden.

Halaman
1234
Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved