Breaking News:

Pasal Penghinaan Presiden

Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum

Bahwa kita ketahui bersama terdapat berbagai pendapat tentang penyusunan pasal-pasal di da­lam Ran­cangan Kitab UU Hukum Pidana baru-baru ini.

Editor: Salman Rasyidin
Pasal Penghinaan Presiden VS Kesetaraan Kedudukan Dalam Hukum
ist
Arianti Maya Puspa Dewi,SH

Oleh: Arianti Maya Puspa Dewi,SH

Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Bahwa kita ketahui bersama terdapat berbagai pendapat tentang penyusunan pasal-pasal di da­lam Ran­cangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru-baru ini.

Terutama rumusan pasal yang me­muat tentang penghinaan terhadap pimpinan Negara, sebagai mana yang tercantum di da­lam draft RUU-KUPH yang tertuang dalam pasal 218 sampai dengan pasal 220.

“Setiap o­ra­ng yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wa­­kil Pre­siden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana den­da paling banyak kategori IV”

Di dalam penyusunan rumusan pasal terhadap RUUKUHP tersebut terdapat beberapa ar­gu­men­tasi yang menyorot dari sisi kesetaraan kedudukan di dalam Hukum (Equality before the law). Ada juga yang memandang dengan adanya pasal di dalam RUU KUHP tersebut nan­ti­nya rawan disalahtafsirkan oleh aparat hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa.

A­kan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut sangat penting karena Pre­siden adalah sebagai Simbol Negara yang harus dihormati dan dijaga nama baiknya untuk me­lin­­dungi Martabat Presiden.

Pengertian simbol negara sendiri di dalam penjelasan umum undang-undang no 24 tahun 2009 di­katakan bahwa simbol negara itu ialah “cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan de­ngan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Di dalam pasal 2 undang–undang no 24 tahun 2009 itu di jelaskan lebih rinci tentang symbol Ne­gara yang di antaranya adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebang­saan.

Dengan demikian dapat di simpulkan Presiden Republik Indonesia bukanlah simbol Negara ka­rena tidak di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman
1234
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved