Wawancara Eksklusif

Cerita Fadjroel Rachman jadi Jubir Presiden Jokowi, Diserang Isu Negatif: Siapkan Dua Koper di Mobil

Sebelum, Presiden Jokowi menyampaikan sesuatu, baik soal arahan, kebijakan, atau pidato, maka seorang juru bicara tidak diperkenankan bicara.

Editor: Soegeng Haryadi
TRIBUNNEWS
Fadjroel Rachman 

Bagaimana Anda mengelola isu-isu negatif di periode kedua?
Di Istana ada Kemensetneg ada Seskab ada KSP, kami setiap pagi itu bersama-sama merumuskan satu narasi yang kita sebut sebagai narasi bersama atau narasi Istana. Didiskusikan isu apa yang akan ditanggapi, siapa yang menanggapi, dan bagaimana menanggapinya.

Tidak semua sebenarnya harus ditanggapi oleh saya atau Istana. Presiden Joko Widodo di periode kedua, beliau menciptakan ekosistem komunikasi dibagi. Ada yang istana, dan setiap Kemenko, Kementerian, Lembaga, memiliki juru bicara sendiri-sendiri.

Jadi diharapkan apapun yang ditanggapi oleh istana, hanya yang kebijakan presiden saja. Tapi yang sifatnya teknis disampaikan oleh Menko atau jubir, Kepala Lembaga atau Jubir Kepala Lembaga.
Komunikasi itu dipecah berdasarkan fungsinya masing-masing.

Itu yang membantu kami lebih mudah menangani komunikasi di periode kedua. Di masa Pak Johan Budi belum ada pembagian seperti itu. Sering kali teman-teman wartawan menyerbunya ke istana.

Yang mestinya ditanyakan ke menteri atau kepala lembaga itu ditanyakan ke istana. Saya tugasnya memberitahu baiknya ini ditanyakan ke mana. Jadi kita bisa membantu wartawan sehingga mereka mendapatkan informasi sebaik-baiknya dengan materi lebih dalam.

Mana isu yang paling berat?
Saya lebih banyak diminta untuk menjaga soal demokrasi. Kemudian terkait Hak Asasi Manusia, anti korupsi, toleransi, dan kehadiran negara kepada rakyatnya.

Sebenarnya selain saya, yang lebih banyak saya menangani soal politik dan pemerintahan. Ada lagi staf khusus yang boleh bicara, misal Pak Arief Budimanta bicara soal ekonomi, kemudian Dini Purwono soal hukum, Mba Angkie soal sosial.

Tapi wartawan memang kadang mengejar ke saya, seolah-olah saya satu-satunya yang bisa bicara. Makanya saya kerap mengarahkan kalau soal hukum kepada Mba Dini, ekonomi kepada Mas Arief, sosial ke Mba Angkie.

Karena saya diminta menjaga lima hal, yang paling berat problem terkait dengan demokrasi. Misalnya pertanyaan mengenai apakah presiden itu dua kali atau tiga kali. Itu isu yang terus berkembang bertahun-tahun.

Saya kemarin masih menjawab pertanyaan soal itu. Apakah presiden dipilih langsung atau MPR, ya presiden bilang sesuai konstitusi tegak lurus. Yang ketiga terkait dengan Pilkada Langsung. Presiden bilang Pilkada harus langsung, karena saya anak reformasi jadi wali kota, gubernur, presiden.

Kalau tidak ada reformasi tidak mungkin anak pinggir kali, anak tukang jualan bambu, jualan furniture, mana mungkin jadi presiden. Biasanya yang jadi presiden kan semua orang-orang yang kelas atas. Ini rumah saja nyewa, kadang kebanjiran, bisa jadi presiden.Yang paling kami jaga adalah wilayah demokrasi, hak, toleransi, kemudian hak asasi manusia, dan kehadiran negara kepada masyarakat.

Isu seputar kepulangan Habib Rizieq Shihab, soal isu Islam apakah itu juga domain Anda?
Itu domainnya Pak Kemenkopolhukam, Pak Mahfud MD. Tapi saya selalu berhubungan kepada beliau dan staf-stafnya. Jadi misalnya Pak Mahfud izin, ini bapak yang menanggapi karena bapak yang punya otoritas dan bapak otoritatif menjawab ini.

Karena isunya Istana Presiden tidak pernah menyatakan secara langsung tentang hal tersebut. Jadi tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu, yang presiden tidak menyampaikan. Tapi karena otoritasnya Pak Mahfud atau bisa juga Pak Menkumham atau wakil beliau.

Ekosistem komunikasi periode ini sebenarnya sangat bagus ditatanya. Dibagi secara fungsional, tapi kadang-kadang saya harus minta maaf kepada teman-teman wartawan. Saya bisa paham lah, teman-teman senang kalau bertanya ke saya.

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved