Breaking News:

PPN Sembako dan Pendidikan

Ambivalensi Norma Hukum PPN Sembako dan Pendidikan

Roda pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan stabil, jika didukung dengan kon­di­si keuangan negara yang mumpuni.

Editor: Salman Rasyidin
Ambivalensi Norma Hukum PPN Sembako dan Pendidikan
ist
Muhammad Syahri Ramadhan, SH. MH.

Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, SH. MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Roda pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan stabil, jika didukung dengan kon­di­si keuangan negara yang mumpuni.

Hal yang sangat tidak mungkin, jika suatu negara i­ngin pemerintahannya terus konsisten berjalan, tetapi tidak didukung dengam kondisi fi­nan­sial negara yang kuat.

Maka dari itu, upaya dalam menjaga kontinuitas roda pe­me­rin­tahan.

Tindakan yang dapat diambil pemerintah melakukan alternatif sumber pen­da­patan negara melalui penerapan pajak.

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber ter­be­sar dalam merealisasilan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN).

Hal ini me­nan­dakan bahwa masyarakat mempunyai peran besar dalam menghidupi negeri ibu per­ti­wi.

Ditinjau dari aspek urgensi dan substansi

Wacana pemerintah yang mencantumkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bidang sembilan bahan pokok (sembako) dan bidang pendidikan, dalam draft Rancangan Undang–Undang Ketentuan Umum Pajak (RUU KUP) memang menimbulkan kontro­ver­si yang amat pelik.

Halaman
1234
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved