Breaking News:

Kajian Isu Materi Muatan RUU KUP (PPN, Sunset Policy, Dan Tax Amnesty)  

RUU KUP ya­ng di­in­i­siasi oleh Pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Editor: Salman Rasyidin
Kajian Isu Materi Muatan RUU KUP (PPN, Sunset Policy, Dan Tax Amnesty)  
ist
K. Zulfan Andriansyah SH

Oleh : K. Zulfan Andriansyah SH

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Ran­cangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ya­ng di­in­i­siasi oleh Pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Saat ini belum dilakukan pembahasan tingkat 1 antara DPR bersama Pemerintah, bah­kan DPR me­la­lu­i Wakil Ketua Bidang Korekku menyatakan draf RUU KUP yang di­mak­sud belum diterima o­leh DPR dari Pemerintah.

Sambil menunggu proses tersebut, ada be­be­rapa kajian saya terhadap isu materi muatan RUU KUP tersebut antara lain mengenai:

1.      Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah men­jadi Pe­ng­­­­usaha Kena Pajak (PKP).

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau bia­sa disebut dengan Ob­jek PPN adalah:

1)   Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pa­bean yang dilakukan oleh pengusaha.

2)   Impor Barang Kena Pajak

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved