Rencana Pembelanjaran Tatap Muka, Giri Ramanda: Pastikan Aman dan Harus Sesuai Dengan Aturan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Rencana pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim yang akan memulai pembelajaran tatap muka (ptm) pada Juli 2021 (ajaran baru), mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat.

Pimpinan DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas berharap, jika memang harus dilaksanakan pembelajaran tatap muka, pelaksanaannya harus sudah sesuai aturan, mulai dari tenaga pendidiknya divaksin, hingga pembelajarannya tetap dengan protokol kesehatan (Prokes) 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun) secara ketat.

"Menurut hemat saya, kalau bisa dilaksanakan tidak masalah. Dalam menuju sekolah tatap muka pendidik harus sudah divaksin semua, dan disiplin penerapan prokes nantinya," kata Giri Ramanda, Minggu (20/6/2021).

Selain itu, ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini pun menyatakan, baik pendidik maupun orang tua siswa harus memiliki kesadaran yang tinggi, jika dirinya atau dikeluarganya tidak enak badan atau ada gejala terjangkit virus Covid-19, agar tidak melakukan kontak dengan orang lain sebagai langkah pencegahan.

"Harapan saya, ada kesadaran orang tua siswa dan tenaga pendidik, jika tidak enak badan jangan memaksakan masuk sekolah. Mengingat resiko akan membayakan semua, sehingga perlu kesadaran. Dan terpenting harus ada prokes yang ketat," jelasnya, seraya situasi penyebaran Covid-19 juga harus dalam kondisi menurun.

Untuk di Sumsel sendiri, pihaknya berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikannya masing- masing, harus sudah memastikan daerahnya sudah aman dan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tanpa terkecuali.

"Kalau di Sumsel, pemkab atau Pemkot harus mengecek langsung kesiapan dengan baik, jika belum siap jangan dulu," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai harus dilakukan ekstra hati-hati.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB di Kompleks Istan Kepresidenan, beberapa waktu lalu.

Menurut Budi, Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan paparan tentang adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran, terutama lonjakan kasus di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti ajan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," ujar Budi.

Pertama, pembelajaran tatap muka hanya boleh maksimal 25 persen dari total siswa.

Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.

"Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran). Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai (pembelajaran tatap muka)," ucap Budi.

"Jadi mohon kepada kepala daerah, karena vaksin kita kirim ke daerah, prioritaskan guru dan lansia. Guru harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas dilaksanakan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka tetap akan digelar pada Juli 2021.

Namun, Nadiem menekankan bahwa orangtua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka atau belum.