Wawancara Eksklusif

Optimalkan Serapan PAD Palembang Batasan BPHTB Diturunkan, Dari Rp 100 Juta jadi Rp 60 Juta

Tapi kita tetap berikan toleransi untuk subsidi diatas nilai jual Rp 100 juta baru dikenakan BPHTB.

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Kiagus Sulaiman Amin 

Pemerintah Kota Palembang berencana akan mengembalikan seperti semula Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari sebelumnya Rp 100 Juta menjadi Rp 60 juta. Itu artinya, jika ada masyarakat yang menjualkan properti mereka baik tanah maupun bangunan berupa rumah atau ruko yang bersifat komersil akan mulai dikenai BPHTB.

Namun, aturan ini hanya berlaku untuk komersil saja sementara untuk rumah subsidi tetap Rp 100 juta

Mengapa ini dilakukan berikut wawancara khusus dengan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman Amin, Senin (14/6/2021).

**********

Mengapa dipilih kebijakan ini?
Baik, ini dilakukan untuk mengoptimalkan serapan pajak asli daerah (PAD) Kota Palembang. Salah satu sektor yang bisa dioptimalkan adalah BPHTB

Berapa besar target dari sektor BPHTB?

Tahun ini target untuk BPHTB diangka Rp 330 Miliar. Sampai Juni ini realisasinya baru 18 persen atau Rp 59.650.106.744 atau setara 18,08 persen dari target Rp 330 miliar

Optimis tercapai kah target tersebut ditengah kondisi pandemi?

Ya, kita harus optimis segala cara akan kita maksimalkan agar serapan PAD Kota Palembang bisa tercapai. Tahun ini BPPD Kota Palembang diproyeksi menghimpun pajak BPHTB sebanyak Rp330 miliar. Dimana BPHTB didapatkan 5 persen dari nilai transaksi tanah dan bangunan di Palembang. Sehingga semakin tingginya transaksi maka tinggi pula BPHTB yang dicapai. Tapi kita tetap berikan toleransi untuk subsidi diatas nilai jual Rp 100 juta baru dikenakan BPHTB.

Kapan ini mulai diberlakukan?

Aturan ini akan mulai diterapkan per 1 Juli mendatang menyusul telah selesainya revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait itu. Sebenarnya ini dalam aturan sebelumnya ditetapkan Rp 60 juta kemudian disamaratakan dengan subsidi menjadi Rp 100 juta. Nah sekarang kita kembalikan seperti semula.

Apakah ini sudah di sosialisasikan ke pengusaha properti, masyarakat ataupun notaris?

Satu bulan ini kami coba sosialisasikan tapi tidak secara langsung. Kami sebarkan surat edaran agar bisa diketahui adanya perubahan kembali terkait batasan BPHTB

Apakah BPHTB ini potensi lain untuk bisa mencapai serapan PAD

Ya, selain Pajak Restoran dan Hotel, BPHTB salah satunya. Kemudian Pajak hiburan seperti club malam dari 35 persen naik 40 persen, sedangkan untuk pajak hiburan bagi karoke keluarga kita turunkan dari 40 persen jadi 35 persen.

Berapa target PAD Pemkot Palembang tahun ini?

Diangka Rp 1,2 Triliun. Untuk memaksimalkan itu kami berupaya sampai jemput bola, mendatangi Wajib Pajak, mengecek e-tax yang diduga dicurangi oleh pelaku usaha sehingga tak masuk ke pajak daerah semua upaya dilakukan. Kita memahami kondisi pandemi ini memberikan dampak bagi semua sektor tapi upaya-upaya kami lakukan agar ini bisa tercapai. (yak)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved