Pemerintah Wacanakan PPN Sembako, Politisi Demokrat : Ironis !, Ekonomi Rakyat Semakin Sulit

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, mendapat respon negatif sejumlah wakil rakyat di DPRD Sumsel.

Rencana pemerintah itu  tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.

Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki mengatakan, adanya wacananya tersebut sangat ironis dengan keadaan masyarakat kecil saat ini, apalagi yang dirasakan ditengah pandemi Covid-19.

"Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak  sembako, sekolah, kesehatan tentu harus dikaji secara mendalam. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit, jika ditambah dengan ini, kita khawatir akan semakin sulit," kata Muchendi, Jumat (11/6/2021).

Politisi partai Demokrat ini pun menerangkan, jangan sampai kebijakan ini tidak adil dan memberatkan masyarakat, khususnya dikalangan petani. 

"Daripada menimbulkan inflasi saat ekonomi kita semakin lemah, sebaiknya rencana ini dibatalkan saja, karena manfaatnya kecil dibandingkan dengan bahayanya," selorohnya.

Ditambahkan putra mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki ini yakin, harusnya pemerintah lebih kreatif dalam hal ini, dan banyak sektor lain yang bisa dikenakan dan dinaikan pajaknya. 

"Pajak rokok misalnya dinaikkan atau pemberlakuan pajak dari E-Commerce perusahaan besar," jelasnya.

Hal senada diungkapkan, Wakil ketua komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli, yang menyayangkan kebijakan pemerintah yang lagi-lagi melukai hati rakyat dan kian membuat rakyat akan terpuruk. 

"Pastinya apabila kebijakan pengenaan pajak sembako dan biaya sekolah untuk swasta akan kian menyengsarakan rakyat. Ini juga sangat kontradiktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 yang masih berkecamuk saat ini," tegas Syaiful.

Dilanjutkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel ini secara tegas pihaknya menolak rencana pemerintah ini, karena di saat masyarakat lagi terengah-engah untuk mencari sesuap nasi di tengah pandemi, sisi lain pemerintah mengusung kebijakan yang sangat tidak pro rakyat. 

"Pengaruhnya sangat jelas apabila ini diberlakukan daya beli masyarakat akan kian turun dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan," keluhnya. 

Sebelumnya, pemerintah telah mengambil kebijakan menurunkan pajal barang mewah, namun kini justru pajal diterapkan pada kebutuhan pokok.

 "Kita paham dan sangat mengerti saat ini pemerintah berupaya meningkatkan income melalui pajak, tapi harusnya yang smart tidak mengambil jalan pintas seperti ini. Ada banyak sumber-sumber pajak yang lain dan dapat diandalkan bukan justru dengan menekan rakyat seperti ini," pungkasnya