Breaking News:

Berita Palembang

7.035 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat Ibadah Haji, Kemenag Sumsel Klaim tak ada yang Tarik Setoran

Pemerintah sudah mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada pemberangkatan jamaah calon haji (JCH) di Indonesia. Namun jika jemaah ingin menarik dana haji

kompas.com
haji 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah sudah mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada pemberangkatan jamaah calon haji (JCH) di Indonesia. Namun jika jemaah ingin menarik dana hajinya bisa.

"Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum ada yang mengajukan pengembalian setoran dana hak," kata Kasubbag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel Saefudin, Jumat (11/6/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa untuk yang bertanya-tanya memang ada, tapi untuk yang mengajukan untuk diproses belum ada. 

"Untuk di Sumsel ada 7.035 jamaah calon haji yang gagal berangkat. Bahkan untuk waiting list sebanyak 142.989 orang atau 21 tahun antrean, ini dalam kondisi normal," ungkapnya.

Masih kata Saefudin, atinya kalau tahun ini nggak berangkat maka waiting list akan lebih panjang lagi. Sejatinya kalau tahun ini berangkat itu pun diprioritaskan untuk jemaah yang seharusnya tahun 2020 berangkat. Ini kan yang 2020 sampai sekarang belum berangkat.

Sementara itu terkait dana haji yang telah disetorkan oleh jemaah calon haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika karena pembatalan ini jemaah haji ingin mencairkan dana setoran haji, hal tersebut pun bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH). 

Adapun prosedur pengembalian setoran tersebut yakni jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota) dengan menyertakan berbagai dokumen yaitu bukti asli setoran lunas BIPIH dari Bank Penerima Setoran (BPS), fotokopi buku tabungan, fotokopi e-KTP dan nomor telepon jemaah haji.

Setelah dokumen diserahkan, petugas Haji dan Umrah melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan jemaah haji. Kemudian menginput data setelah semua dokumen dinyatakan lengkap dan sah.

Tahapan selanjutnya, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri (Diryan DN).

Lalu, Diryan DN melakukan konfirmasi surat permohonan pengembalian setoran pelunasan jemaah haji pada aplikasi Siskohat. 

Diryan DN atas nama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Setelah tahapan di Diryan DN selesai, petugas melakukan verifikasi pengajuan pengembalian setoran pelunasan BIPIH. Petugas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai nilai pembayaran BIPIH ke Bank Penerima Setoran (BPS) BIPIH.

Pada tahapan ini BPS BIPIH menerima SPM dari BPKH, melakukan transfer dana pengembalian setoranke rekening jemaah haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian pada aplikasi Siskohat.

Seluruh tahapan pengembalian dana ini diperkirakan berlangsung sembilan hari. Rinciannya, dua hari proses di Kankemenag Kabupaten/Kota, tiga hari di Ditjen PHU, dua hari di BPKH dan dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran (BPS) ke rekening jemaah.(Linda/TS)

Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved