Breaking News:

Berita Palembang

Per 1 Juli 2021, Jual Rumah atau Tanah di Palembang akan Dikenakan Pajak, Mulai Harga Rp 60 Juta

Upaya yang dilakukan tersebut diharapkan agar serapan Pajak Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot bisa membaik di kondisi pandemi Covid-19 saat ini. 

www.pajak.go.id
Ditjen pajak. 

Laporan Wartawan Sripoku. Com, Rahmaliyah

SRIPOKU. COM, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang berencana akan mengembalikan seperti semula Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari sebelumnya Rp 100 Juta menjadi Rp 60 juta. 

Itu artinya, jika ada masyarakat yang menjualkan properti mereka baik tanah maupun bangunan berupa rumah atau ruko yang bersifat komersil akan mulai dikenai BPHTB.

Namun, aturan ini hanya berlaku untuk komersil saja sementara untuk rumah subsidi tetap Rp 100 juta.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, aturan ini akan mulai diterapkan per 1 Juli mendatang menyusul telah selesainya revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait itu. 

"Sebenarnya ini dalam aturan sebelumnya ditetapkan Rp 60 juta kemudian disamaratakan dengan subsidi menjadi Rp 100 juta. Nah sekarang kita kembalikan seperti semula," katanya. 

Dikatakan Sulaiman, tahun 2018 silam Pemkot menyamaratakan BPHTB komersil dan subsidi mulai Rp100 juta agar masyarakat semakin mudah memperoleh hunian.

Namun menurut Sulaiman batasan BPHTB sebesar Rp60 juta merupakan nilai awal yang tertera undang-undang nomor 28 tahun 2009

Tahun ini BPPD Kota Palembang diproyeksi menghimpun pajak BPHTB sebanyak Rp330 miliar.

Dimana BPHTB didapatkan 5 persen dari nilai transaksi tanah dan bangunan di Palembang sehingga semakin tingginya transaksi maka tinggi pula BPHTB yang dicapai. 

"Tapi kita tetap berikan teleransi untuk subsidi diatas nilai jual Rp 100 juta baru dikenakan BPHTB," katanya 

Upaya yang dilakukan tersebut diharapkan agar serapan Pajak Asli Daerah (PAD) bagi Pemkot bisa membaik di kondisi pandemi Covid-19 saat ini. 

"Perolehan pajak BPHTB sampai 7 Juni lalu Rp59.650.106.744 atau setara 18.08 persen dari target Rp330 miliar," ujarnya. 

Pihaknya segera akan menyurati semua notaris dan DPD REI untuk mensosialisasikan rencana pengenaan BPHTB yang berlaku di Juli 2021. 

"Kita surati karena untuk mengumpulkan tidak mungkin karena pandemi," ujarnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved