Breaking News:

Pemindahan Ibukota Negara Jadi Beban Perekonomian Bukan Solusi Masalah

Rencana pemindahan ibukota Negara RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga saat ini masih terwujud.

Editor: Salman Rasyidin
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). 

SRIPOKU.COM—Rencana pemindahan ibukota Negara RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga saat ini masih terwujud.

Belum terwujud rencana mega proyek ini masih saja menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan, bahkan ada menganggap sebagai beban ekonomi baru bagi bangsa ini.

Dilansir WARTAKOTALIVE malah anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mempertanyakan kemungkinan ibukota pindah ke Kalimantan Timur, saat utang negara makin numpuk.

"Utang kita sudah mencapai Rp 6.400 triliun lebih, bahkan utang BUMN kita sudah pada angka 52,8 miliar dolar AS," ujarnya dalam webinar, Rabu (9/6/2021).

Menurut Suryadi, kondisi ekonomi yang sedang dihadapi pemerintah saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah, DPR, juga para pengamat ekonomi, dan para pakar ekonomi sepakat saat ini ekonomi belum pulih."

"Tidak saja karena faktor pandemi, bahkan sebelum pandemi juga tanda-tanda ekonomi kita melambat itu sudah kelihatan," tuturnya.

Karena itu, pemerintah dinilai salah alamat jika solusi atas beban utang dan ekonomi belum pulih, adalah dengan memindahkan Ibu Kota.

"Adanya pemindahan Ibu Kota diharapkan dapat menyelesaikan ini."

"Namun, asumsi kita dengan berbagai kajian, justru pemindahan Ibu Kota bukan solusi atas masalah ekonomi, bisa jadi beban, butuh lebih Rp 480 triliun lebih," papar Suryadi.

Sebelumnya, pemerintah segera menyerahkan draf rancangan undang-undang (RUU) ibu kota negara (IKN) ke DPR.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, draf RUU IKN akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama pemerintah, setelah masa reses.

"Untuk RUU IKN ini sudah ada upaya untuk menyerahkan kepada DPR, setelah DPR mengakhiri masa resesnya," kata Fadjroel di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (22/4/2021).

Setelah nantinya diserahkan ke DPR, Fadjroel berharap RUU IKN tersebut dapat segera dibahas untuk kemudian disahkan menjadi UU.

"Nanti bersamaan dengan penyelesaian UU IKN, itu akan disiapkan juga Perpres tentang badan otoritas Ibu Kota," katanya.

Fadjorel mengatakan pemerintah telah meninjau titik nol IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemerintah menargetkan groundbreaking pembangunan IKN dapat dilakukan pada tahun ini.

"Hari Selasa lalu, saya sempat bicara dengan Presiden, kita bisa melakukan groundbreaking di tahun 2021.

"Kalau yang menurut rencana dari Menteri Bapenas, beliau bahkan sudah menyampaikan ke depan publik, bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024, diupayakan upacara hari kemerdekaan itu ada di Ibu kota baru," paparnya.

Presiden Bisa Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Baru

Pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada tahun ini, jika masterplan berjalan sesuai rencana.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenes Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (17/3/2021).

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan."

"Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso.

Menurutnya, jika pembangunan dapat terjadi pada tahun ini, maka dapat mendorong semua sektor ekonomi seiring meningkatnya kepercayaan investor.

"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum."

"Utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estate dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.

Dalam menggerakan roda ekonomi, kata Suharso, memang diperlukan sebuah proyek besar yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity."

"Maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," paparnya.

Suharso Monoarfa menyebut saat ini pemerintah sedang fokus menanggulangi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Sehingga, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024.

Menurutnya, pemerintah memiliki harapan besar terhadap IKN baru, yaitu hadirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan jutaan lapangan kerja dan kesejahteraan.

"Kita juga berharap dan berencana IKN baru menjadi kota cerdas, nyaman, aman dan berkelanjutan," tulis Suharso dalam akun Insragramnya @suharsomonoarfa, Senin (15/3/2021).

Suharso pun mengunggah video yang disertai narasi dan sebuah animasi grafis IKN. Berikut isi narasinya:

IKN mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.

IKN akan mengembangkan ekonomi regional sebesar empat sampai sampai kali menjadi 180 miliar dolar AS.

Dan IKN akan menciptakan 4,3 sampai 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045.

"Ibu Kota Negara sebagai superhub, superhub IKN bersifat locally integrated, globlly connected dan universally inspired," Suharso.

Pertama, Superhub sebagai inspirasi universal yaitu Superhub yag menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi.

Kedua, Superhub dan dunia yaitu Superhub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi.

Ketiga, Superhub dan Indonesia yaitu Superhub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi Tiga Kota yaitu Samarinda, Kota IKN, dan Balikpapan.

Dengan menjadi penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur, dan pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya memproyeksi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa dilakukan setelah vaksinasi Covid-19.

Saat ini, masterplan dan detail pembangunan sudah rampung.

“Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi ada, kita bisa langsungkan, karena dia bisa menjadi prime mover, dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak," ucap Suharso.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat mengumumkan lokasi ibu kota baru negara, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019):

Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara.

Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden Pertama RI Sukarno.

Dan sebagai bangsa besar, Indonesia belum menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Banyak pertanyaan kenapa Ibu kota harus pindah.

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Dan juga airport, bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.

Dan, pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pindah ke Pulau Jawa.

Kemudian ada yang tanya pendanaan.

Perlu kami sampaikan total kebutuhan ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Nantinya 19% akan berasal dari APBN, itu pun terutama skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Kenapa urgent sekarang? Kita tidak terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang makin berat.

Kemacetan, polusi udara dan air yang harus ditangani.

Ini bukan salah Pemprov DKI, tapi besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia dan pada Jakarta.

Kesenjangan ekonomi antara luar Jawa dan Jawa meskipun sejak 2001 dilakukan otonomi daerah.

Pemerintah telah lakukan kajian mendalam, dan kita intensifkan studi dalam tiga tahun terakhir.

Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanagara Provinsi Kalimatan Timur.

Kenapa di Kaltim?

1. Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung berapi, dan tanah longsor.

2. Berada di tengah-tengah Indonesia.

3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

4. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

5. Tersedia lahan 180 ribu hektare.

Pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah kurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa.

Karena, selain itu pemerintah akan bangun industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan dan dikembangkan bisnis, keuangan, menjadi skala regional dan global.

Rencana Pemprov lakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp 571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR.

Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah kirim surat kepada DPR dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemerintah akan siapkan Rancangan Undang-undangnya untuk disampaikan kepada DPR. 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Politikus PKS: Pemindahan Ibu Kota Negara Bukan Solusi Masalah Ekonomi, Justru Jadi Beban, https://wartakota.tribunnews.com/2021/06/09/politikus-pks-pemindahan-ibu-kota-negara-bukan-solusi-masalah-ekonomi-justru-jadi-beban?page=all

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved