Breaking News:

Good Governance Dana Haji Jemaah Indonesia

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenag RI me­nya­m­­­­pai­kan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji 1442 Hijriah/2021 Masehi resmi dibatalkan.

Editor: Salman Rasyidin
Good Governance Dana Haji Jemaah Indonesia
ist
Isni Andriana SE , M.Fin, PhD

(4) peranan pemangku kepentingan da­lam tata kelola;

(5) ke­terbukaan dan transparansi;

Dan (6) tanggung jawab manajemen.

Prinsip-prinsip tata kelola sangat menekankan perlakuan adil terhadap hak-hak pemegang sa­ham dan pemangku kepentingan.

Menjadi rumusan masalah kembali bahwa siapa yang men­jadi pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam dana Haji?.

Jikalau meng­acu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bah­wa keuangan haji untuk hak dan kewajibannya ada pada pemerintah Indonesia dan sum­bernya berasal dari setoran Jema­ah Haji.

Kesimpulan yang perlu digaris bawahi bahwa pe­ngelola dana Haji adalah Pemerintah In­donesia yang berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2018 diberikan kuasa penuh kepada BPKH dan pe­megang sa­ham untuk dana Haji adalah Jemaah Haji yang sudah melakukan setoran Haji bu­kan harus me­lak­sanakan pelunasan.

Kemudian penekanan terhadap keterbukaan dan transparansi atas dana Haji.

Sekali lagi da­na Haji dikelola oleh BPKH bukan lagi Kemenag sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2018.

Bahkan pa­da Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa kas Ha­ji adalah re­ke­ni­ng BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk me­nam­pung dana Haji.

Demi pelaksanaan prinsip keterbukaan pada Un­dang Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 26 menyatakan bahwa BPKH memiliki ke­wa­jiban memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan.

Selain itu ke­ka­yaan dan hasil pengembangannya se­cara berkala setiap enam bulan dan juga mem­be­rikan laporan pelaksanaan pengelolaan ke­ua­ngan Haji secara berkala setiap enam bulan kepada Menteri dan DPR.

BPKH juga berkewajiban memberikan informasi dan memba­yar kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH khusus melalui rek­ening virtual setiap Jemaah Haji.

Pentingnya keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh BPKH terhadap pe­nge­lo­laan keuangan Haji kepada pemberi tanggung jawab yaitu pemerintah Indonesia dan para pemegang sa­hamnya atau para penyetor dana Haji.

Hal itu menunjukkan bahwa terdapat tang­gu­ng jawab pihak ma­najemen yang dalam hal ini BPKH sebagai lembaga yang diberikan we­wenang oleh pe­me­rin­tah Indonesia dalam mengelola dana Haji yang disetor oleh para pe­megang sahamnya.

Men­da­patkan persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan, pi­hak BPKH terus berusaha menge­lola dana Haji.

Sehingga, mendatangkan nilai manfaat bagi para pemegang sahamnya se­bagai pe­lak­sanan dari prinsip ke enam dimana tanggung ja­wab manajemen adalah harus mampu me­la­ku­kan Tindakan sesuai dengan informasi yang tersedia.

Hal itu dikarenakan setiap keputusan yang di­ke­luarkan akan memiliki pengaruh ter­hadap kebijakan para pemegang saham.

Tata kelola sekali lagi memiliki penekanan yang sangat krusial terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terlibat didalam prosesnya.

Dana Haji me­mi­liki berbagai komponen yang terdiri dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), da­na efisiensi pe­nye­lenggaraan haji, dana abadi umat (DAU), serta nilai manfaat yang da­lam hal ini diper­ca­ya­kan ke­pada negara.

Sehingga, prinsip keterbukaan dan transparansi yang dalam hal ini menjadi pi­hak manajemen atau BPKH bukan hanya sebatas men­da­patkan status WTP dari BPK.

Mengulik kembali Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwa BPKH harus atau wajib mampu mem­berikan laporan pelaksanaan dan pengem­bangan pengelolaan keuangan Haji kepa­da Men­teri dan DPR serta wajib di sebarkan me­lalui media secara berkala setiap enam bulan. Inilah arti sesungguhnya keterbukaan dan transparansi.

Alasan yang cukup kuat dalam pe­lak­sanaan prinsip ke­terbukaan dan trans­pa­ransi adalah hal-hal yang erat kaitannya dengan sitausi keuangan, ki­nerja, kepe­mi­likan dan manajemen lembaga tersebut yang dalam hal ini adalah BPKH.

Tata kelola dana Haji harus atau wajib melakukan prinsip-prinsip tata kelola atau good go­ver­nance.

Hal ini demi memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham yang su­­dah berin­ves­tasi kepada lembaga ini atau BPKH melalui pemerintah Indonesia.

Kunci tata kelola lah yang dapat menghasilkan kepercayaan para pemegang saham dan para pe­mangku kepentingan, bukan lagi berbagai sumber bantahan yang diberikan oleh berbagai pi­hak sehingga meng­ha­sil­kan isu isu yang simpang siur bahkan cenderung hoak.

Cukup sumber yang memang diama­nah­kan oleh Undang Undang yang menyampaikan informasi secara transparan dan terbuka, yaitu Ke­menang sebagai wakil dari pemerintah Indonesia dan DPR kepada para pemegang sahamnya, yaitu para penyetor dana Haji.

Tata kelola yang menyimpang akan menyebabkan moral hazard se­hingga mengakibatkan turunnya ke­­­percayaan para pemegang saham dan pemangku kepen­ting­an dalam proses ini.

Isu-isu yang tidak seharusnya ada akan seperti gunung es, seperti ter­kuaknya kasus Lehman Bro­thers Holding, Inc pada tahun 2008.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved