Breaking News:

Good Governance Dana Haji Jemaah Indonesia

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenag RI me­nya­m­­­­pai­kan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji 1442 Hijriah/2021 Masehi resmi dibatalkan.

Editor: Salman Rasyidin
Good Governance Dana Haji Jemaah Indonesia
ist
Isni Andriana SE , M.Fin, PhD

Dari au­dit tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan BPKH dianggap telah me­nyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti bukti audit.

Pencapaian ini di­klaim sebagai semakin bertambahknya kepercayaan publik un­tuk mendukung target investasi BPKH selanjutnya dan komitmen BPKH untuk me­laksanakan penyelenggaraan tata Kelola ke­uangan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku.

Tata kelola atau good governance yang sangat terkenal dengan good coporate gover­nan­ce (GCG) atau tata kelola perusahaan didalam proses manajerial perusahaan.

Keberadaan GCG pa­da perusahaan diharapkan perusahaan tersebut dapat memiliki hidup secara ber­kelanjutan atau sustainability dan memberikan manfaat bagi para stakeholders atau para pe­mangku kepen­ting­annya.

Menurut G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) menyatakan bahwa ta­ta kelola perusahaan adalah sebuah sistem dimana peru­sa­ha­an diatur dan dikendalikan.

Pada stru­ktur tata kelola perusahaan terdapat distribusi dari hak dan kewajiban antara pelaku bisnis di pe­rusahaan, seperti dewan komisaris, mana­je­men perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut OECD ter­dapat enam prinsip GCG, yaitu:

(1) menjamin kerang­ka dasar tata kelola yang efektif;

(2) hak-hak pemegang saham dan peran kunci kepemilikan sa­ham;

(3) perlakuan yang a­dil terhadap pemegang saham;

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved