Breaking News:

Kukuh Tak Terlibat, Jaksa Kejari Empat Lawang Tuntut Terdakwa Pengadaan Umbi Talas 8 Tahun Penjara

JPU Kejari Empat Lawang menuntut terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara dan mewajibkan terdakwa untuk membayar uang kerugian negara.

sripoku.com/chairul nisyah
Terdakwa Riza dituntut hukuman delapan tahun penjara oleh JPU Empat Lawang, Kamis (3/6/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan umbi talas di Dinas Ketahanan Pangan Empat Lawang tahun anggaran 2015, Muhammad Riza, dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh JPU Kejari Empat Lawang.

Hal tersebut diketahui dalam sidang virtual di Ketuai oleh hakim Bongbongan Silaban SH LLM, di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Kamis (3/6/2021).

Daam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Empat Lawang, Iwan Setiadi SH, menuntut terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara dan mewajibkan terdakwa untuk membayar uang kerugian negara sebesar 600 juta rupiah.

Sewa Helikopter Harga Diskon, ICW Laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim Polri, Atas Dugaan Gratifikasi

"Apabila tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana tambahan 1 tahun penjara," ujar JPU Kejari Empat Lawang, Iwan Setiadi, di hadapan majelis hakim.

Menurut JPU, terdakwa yang merupakan kuasa pihak kontraktor pengadaan umbi talas ini terbukti bersalang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat ke (1) KUHP.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa menurut JPU terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tipikor serta terdakwa tidak mengakui perbuatan sehingga menghambat persidangan.

"Hal yang meringankan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga," terang Iwan.

Ibadah Haji 2021 Dibatalkan, Seharusnya Tahun Ini 7500 CJH Asal Sumsel Berangkat ke Mekkah

Atas tuntutan tersebut, terdakwa yang dihadirkan secara virtual didampingi penasihat hukum Syarkowi Tohir SH diberikan waktu hingga tujuh hari kedepan guna mengajukan pembelaan atas tuntutan (pledoi) baik secara pribadi maupun tertulis melalui penasihat hukum terdakwa.

Sementara itu dikonfirmasi pada kuasa Hukum terdakwa Syarkowi Tohir SH mengatakan akan menyampaikan pembelaan terhadap kliennya pekan depan. 

"Iya kita akan ajukan pembelaan kepada majelis hakim, yang kita bela bukan perbuatannya, tapi haknya sebagai warga negara supaya tetap mendapatkan pembelaan," singkatnya.

Untuk diketahui dalam perkara ini saat diaudit oleh BPKP Sumsel menilai adanya total lost atau kerugian negara senilai lebih kurang Rp 1,8 miliar dari pengadaan bibit talas sebanyak kurang lebih mencapai 200 ribu bibit talas sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. 

Editor: Refly Permana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved