Wacana Prabowo-Puan atau Gatot-Puan, Terungkap Sebab Ganjar Tak Diundang, Dianggap Berseberangan?

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Terungkap sudah sebab Ganjar Pranowo tak diundang dalam pertemuan acara PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).

Penyebabnya, karena Ganjar dianggap berseberangan dengan petinggi PDIP dan terutama terkait langkah pencapresan 2024.

Ganjar dinilai terlalu berambisi untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Padahal sudah ada capres lain yang diperhitungkan oleh pihak PDIP.

Secara terpisah Ganjar Pranowo pun membenarkan jika dirinya tak diundang, padahal dia merupakan kader PDIP.

Terkait dengan tak diundangnya Ganjar Pranowo ini, Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, berbicara soal capres, memang PDIP masih belum pasti.

Namun sejumlah nama muncul termasuk anak Megawati yakni Puan Maharani.

Namun Hendri menilai sulit bagi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Puan Maharani dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, dimelihat dari berbagai survei, elektabilitas Puan untuk Pilpres 2024 bahkan, masih berada di bawah kader lainnya misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Kalau memang dipaksakan Puan, ya pasti skenarionya akan lebih ribet dibandingkan mengandalkan tokoh yang memang elektabilitasnya sudah tinggi," kata Hendri seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Maka itu, Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi itu berpendapat, PDI-P harus mencari tokoh lain yang dapat mendukung elektabilitas Puan sebagai capres.

Sebab, Menurutnya, tokoh-tokoh itu juga sudah mulai masuk bursa Pilpres 2024, sebut saja seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Sudirman Said, hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Kalau mbak Puan tetap akan didorong sebagai RI I ya wakilnya,"

"Pasti yang bisa mendukung mbak Puan secara elektabilitas, siapa itu? Ya bisa juga dengan nama-nama yang sudah beredar, bisa Gatot Nurmantyo, Sudirman Said, dan Airlangga Hartarto," ungkapnya.

Lalu, Hendri mengatakan, jika PDI-P memilih menyandingkan Puan dengan tokoh dari partai politik lainnya, maka akan menjadi hal positif bagi kedua partai ke depannya.

"Misalnya, Pak Airlangga Hartarto. Itu akan menjadi sebuah koalisi yang bagus juga antara PDI-P dengan Golkar," katanya.

Hanya saja, menurut Hendri, hingga kini Puan masih dimajukan sebagai calon Wakil Presiden.

Sementara, Beberapa tokoh yang disebut Hendri berpotensi mendampingi Puan sebagai capres juga datang dari kader partai lain dan memiliki elektabilitas yang lebih tinggi.

"Sampai sekarang kan isunya, kalau yang dimajukan Puan, maka akan Prabowo-Puan. Atau berdasarkan elektabilitas yang tinggi ya bisa jadi, mungkin Anies-Puan. Tapi kan semuanya bisa terjadi," kata Hendri.

Akan tetapi, lebih dari itu, Hendri berpendapat bahwa semua keputusan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang hingga kini masih menjadi tokoh sentral partai tersebut.

Karena Hendri menilai, polemik Ganjar versus Puan yang kini tengah terjadi mirip semacam drama serial Turki yang memusatkan perhatian pada tokoh utama atau tokoh sentral.

"Hal-hal seperti ini itu, drama Turki biasa saja menurut saya. Selama masih ada tokoh sentral ya lagi-lagi, balik ke Bu Mega.

Begitupun peta politiknya, masih sama, tergantung Bu Mega," pungkasnya.

Persaingan Ganjar Pranowo

Seperti diketahui, Polemik persaingan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani timbul setelah kabar tidak diundangnya Ganjar dalam acara PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).

Ganjar membenarkan jika dia tidak hadir dalam acara itu. Alasannya, Ganjar mengaku tidak diundang.

"Saya tidak diundang (acara PDI-P)," kata Ganjar dilansir KompasRegional, Minggu (23/5/2021).

Lalu, Ganjar menyatakan ia akan hadir jika memang diundang pada acara itu karena sebagai kader PDI-P ia wajib hadir.

Namun faktanya ia tidak diundang dalam kegiatan yang dihadiri putri Megawati Soekarnoputri itu.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuyanto menyebutkan bahwa Ganjar tak diundang ke acara yang dihadiri Puan Maharani karena terkait pencapresan di 2024.

Bambang menerangkan, Ganjar tidak dundang karena dinilai berseberangan terkait langkah pencapresan 2024.

Ia menilai Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.

==
Hak Megawati

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, keputusan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Karena itu, Hasto meminta kader-kader PDI-P untuk melakukan konsolidasi agar siap ketika keputusan pencalonan presiden telah diambil oleh Mega.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Dalam hal ini, Hasto mengingatkan, semua kader PDI-P nantinya juga mesti bersikap proaktif terhadap keputusan yang akan diambil.

"Struktural partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujar Hasto.

Ia mengatakan, konsolidasi yang mesti dilakukan menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, hingga konsolidasi sumber daya.

"Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut," kata dia.

Hasto pun menegaskan, hingga saat ini partainya masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi Covid-19, bukan soal capres-cawapres.

Menurut Hasto, ada pihak dari luar partai yang sengaja ingin memecah belah PDI-P menjelang kontes Pemilihan Umum 2024 mendatang. "Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen PDI-P Tegaskan Tiket Capres 2024 dari PDI-P Hak Prerogatif Megawati", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/19520981/sekjen-pdi-p-tegaskan-tiket-capres-2024-dari-pdi-p-hak-prerogatif-megawati?page=2.