Breaking News:

Pembatasan Jam Operasional Mal dan Kafe, Bikin Serapan Pajak Restoran Kota Palembang Merosot

Dibandingkan 2020, yang sempat anjlok di awal tahun lalu karena covid 19, maka 2021 sudah jauh lebih baik

Penulis: Rahmaliyah | Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Ilustrasi: Penandatanganan revisi perubahan pajak restoran yang disaksikan Walikota Palembang, H Harnojoyo di DPRD Kota Palembang, Selasa (10/3/2020). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Zona merah Covid-19 mengharuskan Pemerintah Kota Palembang memberlakukan pembatasan jam operasional mal dan kafe hanya sampai pukul 21.00.

Dampak dari kebijakan tersebut berimbas pada merosotnya nilai serapan penerimaan pajak di sektor restoran. Namun dibanding dengan tahun 2020 lalu, penerimaan tahun 2021 mulai terlihat lebih baik.

Kepala Bidang Pajak Lainnya Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Taslim menjelaskan penerimaan pajak restoran ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pengenaan pajak  5 persen, dan pengenaan pajak 10 persen disesuaikan dengan perhitungan omset usaha yang di dapatkan oleh pelaku usaha. 

Jika pendapatan usaha dibawah Rp 10 juta per bulan, maka pengenaan pajak nya 5 persen, dan jika omset mencapai Rp 12 juta per bulan maka dikenakan pajak 10 persen. 

"Pada dasarnya semuanya sudah membaik, hanya saja memang terkait kondisi zona merah Palembang sehingga di laksanakan PPKM dan pembatasan waktu operasional sampai jam 21.00 sehingga sedikit banyaknya mempengaruhi omset Pedagang dan tentu imbasnya ke penerimaan pajak," jelasnya, Senin (24/5/2021)

Namun, kata Taslim, penerimaan pajak tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu jauh lebih baik, sebab restoran mulai berjalan lagi. 

"Sampai dengan update terakhir penerimaan pajak restoran sudah mencapai 30 persen, atau Rp 49,  2 miliar  dari target sebesar Rp168 Miliar," ujarnya

Dibandingkan 2020, yang sempat anjlok di awal tahun lalu karena covid 19, maka 2021 sudah jauh lebih baik. Tahun lalu target Rp115 Miliar, dan capaiannya di akhir Desember lebih dari 85 persen. 

Dari sisi pendapatan/pajak, pihaknya juga berharap adanya kebijakan bagi pelaku usaha, apalagi bagi pelaku usaha yang bukanya memang malam, sehingga pendapatan mereka tetap dapat menutupi. 

"Kalau saran saja tentu kita harapkan adanya perbaikannya penerimaan pajak dengan semakin baiknya pendapatan usaha," tutupnya.

Sementara itu, Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asffiudin mengatakan, meski diperbolehkan tetap buka dengan batasan waktu semua restoran wajib untuk ikuti Prokes. 

"Restoran sejauh ini kami pantau sudah menaati Prokes dan aturan jam operasional. Jika ada yang melanggar tentu sesuai arahan Pemkot akan ada sanksi," katanya. (Yak)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved