Mencegah Korupsi dengan Simplifikasi Regulasi

Proses penegakan hukum di dalam suatu negara, merupakan salah satu indikator penting da­lam menilai tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Editor: Salman Rasyidin
Mencegah Korupsi dengan Simplifikasi Regulasi
ist
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H

Membuat peraturan hukum ini memang sangatlah penting dalam hal menjamin kepastian hukum.

Namun, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kemanfaatan atas implementasi produk hukum tertulis merupakan kunci utamanya.

Keberhasilan pemerintah bersama De­wan Perwakilan Rakyat (DPR), jangan hanya dilihat dari segi kuantitas pembuatan pro­duk hukum tersebut, akan tetapi juga harus dilihat dari kualitas maksud dan tujuannya.

Pa­da realitasnya, banyak regulasi justru menjadi penyebab proses kegiatan bisnis bahkan pe­nyelesaian hukum menjadi terhambat dan berbelit–belit.

Alhasil, pemerintah akhirnya mederegulasi setiap peraturan perundang–undangan yang dianggap menjadi batu tanja­kan dalam mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan menge­sahkan UU No. 11 Tahun 202 0 tentang Cipta Kerja.

Simplifikasi Regulasi

Pada saat pertama kali diumumkan bahwa virus covid–19 sudah masuk ke Indonesia.

Res­­pon yang dilakukan pemerintah pertama kali ialah menerbitkan peraturan perundang – un­dangan terkait kebijakan penanganan virus yang diduga pertama kali berasal dari ne­gara Tiongkok tersebut.

Produk hukum tertulis merupakan legitimasi tindakan pemerintah da­lam situasi pandemi saat ini.

Urgensi dibuatkannya regulasi tersebut, memang begitu gen­ting mengingat pandemi covid–19 ini berdampak ke multisektor terutama sektor ke­se­hatan dan ekonomi.

Begitu menarik tulisan saudara M Zainul Arifin yang berjudul Membesarnya Potensi Ko­rupsi Dana Bencana Alam pada Harian Sriwijaya Post, edisi Rabu 14 April 2021.

Di be­be­­­rapa paragrafnya yang menjelaskan eksistensi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pera­turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ten­tang Kebi­ja­kan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Co­rona Virus Disease 2019 (Covid-19).  

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Un­dang-Undang, sebagai hambatan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan pro­ses penegakan hukum, haruslah ditinjau kembali.

Adanya disharmonisasi norma hukum antara UU No. 31 Tahun1999 tentang Tipikor dan UU No.1 Tahun 2020, merupakan konklusi yang keliru. Pasal 27 UU No.1 Tahun 2020. Intinya menyatakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan per­ekonomian dari krisis bukan kerugian negara dan pejabat pemerintah terkait dalam UU ter­sebut, tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana, haruslah di­apre­siasi dengan baik.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved